khairuddin_hankamnas

HANKAMNAS

I. Pendahuluan
Gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini, yang dipicu olehkrisis ekonomi yang telah memporakporandakan berbagai hasil pembangunan yang diraih dengan susah payah selama lebih kurang 30 tahun, menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia telah mendorong ambruknya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto, serta meningkatkan konflik dan kekerasan dalam masyarakat yang mengancam terjadinya disintegrasi teritorial maupun disintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran maupun pendekatan, yang selama tiga dasawarsa lebih telah berhasil memajukan perekonomian nasional serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang semakin diperhitungkan dalam pentas regional maupun global, ternyata tidak lagi mampu mengantisipasi perubahan-perubahan besar yang terjadi di lingkungan internasional ataupun domestik. Malahan sebagian dari paradigma dan sistem yang ada terbukti semakin mempersulit proses pemulihan dan kebangkitan Indonesia dari krisis.
Mau tidak mau bangsa Indonesia kini dituntut untuk mengkaji ulang nilai-nilai, paradigma maupun sistem dan strategi yang selama ini telah dibakukan sebagai suatu kebenaran. Keinginan bersama untuk membangun suatu “Indonesia Baru” yang lebih mampu memenuhi aspirasi rakyatnya serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan merupakan agenda utama reformsi.

a. Sistem Pertahanan
Sistem pertahanan dan keamanan negara, yang merupakan sub-sistem dari sistem nasional secara keseluruhan, termasuk dalam bagian yang harus diperbarui. Bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila dikatakan bahwa keberhasilan dari berbagai agenda reformasi, terutama yang berkaitan dengan upaya membangun demokrasi, sangat tergantung pada kemampuan bangsa ini menciptakan sistem pertahanan dan keamanan yang profesional. Makalah singkat ini mencoba menggambarkan harapan tentang sistem pertahanan dan keamanan yang dapat dibangun dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun kedepan serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merealisasikannya.
b. Nasional Security
Perlu dijelaskan di sini bahwa keamanan atau security sebenarnya menganut arti yang
lebih luas dari sekedar masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau law and order seperti yang sekarang ini lazim dipakai di Indonesia untuk merujuk pada ruang lingkup tugas polisi. National Security adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan survival suatu negara. Membangun sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan bagian dari upaya mempertahankan national security, walaupun harus dapat dibedakan secara jelas antara masalah law and order, internal security dan external security, karena masing-masing menunjuk pada ruang lingkup yang berbeda yang memerlukan penanganan yang berbeda pula. Di negara-negara maju masalah national security pada dasarnya lebih terfokus pada aspek ancaman militer dari luar, sedangkan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia security cenderung diartikan secara lebih komprehensif, karena fakror-faktor yang dapat mengancam survival negara-bangsa saling kait mengait.

II. Sasaran

Wawasan masa depan tentang sishankamneg dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun kedepan setidaknya harus mampu memenuhi beberapa kebutuhan utama sebagai berikut:
a. Efektif
sistem pertahanan dan keamanan yang dibangun harus efektif dalam menjalankan misi utamanya menjamin keberlansungan eksistensi negara bangsa Indonesia, baik dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Unsur-unsur utama keberlangsungan negara-bangsa adalah terjaminnya kedaulatan dan integritas nasional, baik secara teritorial maupun sosial.
b. Pemulihan Keamanan Nasional
Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat secepatnya membantu memulihkan keamanan nasional dan rasa aman dalam masyarakat, agar Indonesia dapat segera keluar dari krisis multidimensional yang kini sedang dihadapi. Berbagai ancaman keamanan yang dihadapi Indonesia sekarang ini telah melahirkan citra yang sangat buruk sehingga semakin mempersulit pemulihan ekonomi nasional yang sangat tergantung pada masuknya arus modal dari luar negeri.
c. Perlindungan Aset Negara
Sistem harus mampu melindungi aset bangsa termasuk wilayah perairan nasional, baik untuk mengamankan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mencegah infiltrasi asing maupun untuk mengamankan lalu lintas pelayaran dari berbagai tindak kejahatan.
d. Penjaminan Keamanan
Sistem ini diharapkan dapat turut menjamin keamanan dan stabilitas regional. Walaupun dalam waktu 5-10 tahun kedepan sulit bagi Indonesia untuk membangun sistem pertahanan yang memadai sebagai salah satu kekuatan regional, jurang kemampuan dengan negara-negara disekitarnya harus diperkecil. Negara-bangsa yang lemah tidak saja membahayakan bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat mengundang kerawanan bagi wilayah sekitarnya, antara lain karena ia bisa mengundang intervensi pihak-pihak luar yang kepentingannya saling bertentangan.
e. Jaminan Keamanan Proses Konsolidasi Demokrasi
Sistem yang dikembangkan harus sejalan dengan, dan menjamin berlangsungnya
proses konsolidasi demokrasi. Merupakan suatu kenyataan bahwa sistem pertahanan dan keamanan yang telah dikembangkan selama ini cenderung bertabrakan dengan kebutuhan untukmembangun kehidupan sosial-politik yang demokratis, serta mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, selain mampu menjamin state security, sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan juga harus mampu melindungi human security, baik pada tataran societal (masyarakat) ataupun individual.

III. Permasalahan

Pada negara-bangsa yang telah memiliki sistem kenegaraan dan identitas nasional yang telah mapan masalah security lebih terfokus pada kemungkinan ancaman militer dari luar, sehingga perhatian lebih banyak diberikan pada masalah pertahanan serta hubungan antarabangsa.
Dalam hal ini dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan realist dan pendekatan idealist.
a. Pendekatan Realist
Pendekatan realist memberikan penekanan pada kemampuan suatu negara menangkis ancaman militer dari luar dengan membangun kekuatan militer, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara kolektif dengan membentuk kerjasama atau aliansi pertahanan dengan negara-negara bersahabat.
b. Pendekatan Idealist
Pendekatan idealist menekankan pada pembentukan jaringan dan institusi regional maupun global yang dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik antar-negara. Banyak negara yang sekarang menggabungkan dua pendekatan yang berbeda ini guna melindungi kepentingan nasional masing-masing. Kombinasi pendekatan ini dapat dikatakan sebagai hoping for the best, but preparing for the worst, yaitu berupaya membangun kerjasama dan perdamaian disatu pihak dan selalu siaga menghadapi setiap kemungkinan terburuk di lain pihak. Namun seperti telah disinggung di atas bagi Indonesia, seperti bagi banyak Negara berkembang lainnya, masalah security menganut arti yang lebih luas daripada yang biasa dikenal dinegara-negara maju. Di samping masalah-masalah yang berkaitan dengan ancaman yang dihadapi negara-bangsa dari luar, bagi banyak negara-negara berkembang national security juga menyangkut masalah-masalah internal, antara lain karena belum selesainya proses nationbuilding atau pembentukan negara-bangsa. Hal ini tidak terlepas dari sejarah kelahiran negara-negara ini yang kebanyakan merupakan produk kolonial.
c. Permasalahan Batas Negara
Pemerintah-pemerintah kolonial, terutama di Asia dan Afrika menetapkan batas-batas negara sesuka hatinya yang akhirnya mewariskan banyak persoalan bagi negara-negara yang ditinggalkannya. Di satu pihak suku-suku bangsa yang berbeda digabung dalam satu unit negara, sementara di lain pihak suku-bangsa yang sama
dipisah dalam dua negara atau lebih. Tidaklah mengherankan bahwa banyak negara berkembang, terutama negara-negara yang terdiri dari berbagai suku-bangsa seperti Indonesia, menghadapi berbagai gerakan separatis ataupun irredentist (keinginan bergabung dengan pihak lain di luar negara-bangsa yang didiaminya). Di samping itu, walaupun secara formal negara-negara yang baru merdeka tersebut memiliki kedaulatan yang diakui masyarakat internasional, namun dalam banyak kasus mereka tidak memiliki kapasitas, baik berupa kemampuan ekonomi, prasarana dan sarana maupun institusi untuk menegakkan otoritas pemerintahan di segenap wilayahnya. Masalah-masalah mendasar tentang identitas nasional, bentuk negara, sistem politik dan pemerintahan yang hendak dibangun, maupun mengenai pendekatan ekonomi dan orientasi luar negeri belum sepenuhnya disepakati. Perbedaan pendapat mengenai hal-hal mendasar tersebut, yang tidak jarang dapat memicu konflik terbuka menunjukkan bahwa masalah national security bagi negara-negara ini bukanlah persoalan yang sederhana. Lebih dari itu masing-masing faktor saling berkaitan, misalnya antara pembangunan ekonomi dan stabilitas politik sehingga pendekatan yang parsial tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Dalam hal demikian, mereduksi masalah national security hanya pada lingkup tugas militer dan polisi saja jelas sangat menyederhanakan persoalan.
Menyadari kompleksitas pembangunan negara-bangsa yang dihadapi, para elit politik Indonesia sejak awal telah berupaya untuk menangani persoalan survival bangsa ini secara komprehensif. Upaya mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah harus diimbangi dengan upaya membangun rasa kebangsaan, sistem sosial, politik dan ekonomi untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Namun setelah 62 tahun merdeka Indonesia ternyata masih belum dapat sepenuhnya mengatasi kelemahan-kelemahan bawaan yang dimilikinya, dan malahan sekarang bangsa ini tengah menghadapi berbagai krisis baru yang tak kalah peliknya.

d. Doktrin National Security
Dalam membangun national security, bangsa ini telah mengembangkan tiga doktrin utama yang dapat dikatakan mewarnai budaya strategis Indonesia. Ketiga doktrin ini adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), Wawasan Nusantara, dan doktrin Ketahanan Nasional. Ketiga doktrin ini merupakan upaya mengatasi atau menyiasasti berbagai kelemahan yang dimiliki.
Sishankamrata adalah doktrin yang lahir di era Revolusi, yang mengharuskan seluruh rakyat Indonesia untuk turut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hal ini tidak saja ditujukan untuk membangun rasa kebangsaan dan kepemilikan terhadap negara, tetapi juga karena waktu dan keadaan mendesak seluruh rakyat Indonesia untuk berjuang demi mempertahankan kemerdekaannya
Doktrin Ketahanan Nasional yang merupakan kata lain dari pendekatan comprehensive security, yang sesungguhnya merupakan pendekatan yang tepat bagi negara-negara berkembang, telah diartikan secara sempit dan harfiah menjadi pendekatan keamanan yang mengedepankan unsur militer.
Dengan alasan bahwa masing-masing unsur yang membentuk Ketahanan Nasional saling berkaitan dan harus dibangun secara bersamaan, maka militer yang memandang dirinya sebagai “dinamisator”” dan “katalisator” pembangunan memasuki hampir setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara yang mendapatkan legitimasinya dari doktrin dwifungsi ABRI. Tugas kepolisian untuk menegakkan hukumpun disatupadukan dengan pendekatan keamanan yang didominasi militer sehingga organisasi kepolisian yang semestinya merupakan bagian dari institusi sipil diintegrasikan dan disubordinasikan dalam institusi militer, khususnya di bawah TNI angkatandarat. Sishankamrata hanya merupakan slogan kosong karena rakyat tidak pernah diberdayakan, sedangkan sistem Komando Teritorial lebih banyak berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat demi kepentingan penguasa.
Di samping itu implementasi Wawasan Nusantara masih terfokus pada perjuangan
diplomatik sementara kemampuan Indonesia untuk mengamankan dan mengambil manfaat dari kekayaan wilayah maritimnya yang begitu luas masih sangat terbatas. Wawasan pertahananpun belum menunjukkan kepedulian pada wilayah perairan Nusantara karena lebih berorientasi pada pertahanan darat , yang akhirnya diwujudkan dalam upaya mengontrol kehidupan rakyat demi kepentingan politik yang lebih sempit.
Hasilnya adalah dominasi negara, khususnya militer, yang berlebihan terhadap masyarakat yang ternyata justru memperlemah Ketahanan Nasional secara keseluruhan. Berbagai persoalan baru muncul seperti maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang akhirnya menurunkan kredibilitas aparat keamanan, baik tentara maupun polisi, di mata masyarakat luas yang turut menurunkan kredibilitas pemerintah dan institusi-institusi yang dimilikinya.
Sungguh suatu hal yang sangat ironis bahwa pendekatan keamanan yang diterapkan selama lebih tiga dasawarsa akhirnya melahirkan ketidakamanan nasional secara luas. Hal ini dapat dilihat dari makin maraknya tuntutan separatisme dengan menggunakan senjata dan teror, konflik-konflik komunal yang menyebabkan korban kemanusian dan harta dalam jumlah besar serta berbagai aksi kekerasan massa yang menunjukkan kurang berfungsinya hukum. Namun di lain pihak, wawasan pertahanan dan keamanan yang berorientasi ke dalam
justru telah mendorong Indonesia untuk meninggalkan pendekataan kekuatan atau power dalam berhubungan dengan negara-negara di sekitarnya. Apabila di dalam negeri pendekatan keamanan menonjolkan peranan militer di luar negeri, khususnya di lingkungan Asia Tenggara, Indonesia menjadi pendorong utama terbentuknya kerjasama regional ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang didirikan pada tahun 1967 yang lebih mengutamakan kerjasama dalam bidang sosial-ekonomi, budaya dan politik serta justru menghindari kerjasama dalam bidang pertahanan. Kerjasama regional ini telah berhasil menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama anggota yang melahirkan stabilitas dan keamanan regional secara keseluruhan. Memang suatu kontradiksi bahwa di satu pihak pemerintah Orde Baru mampu mengembangkan pendekatan idealist dalam berhubungan dengan negara-negara ASEAN yang tidak membenarkan penyelesaian konflik dengan menggunakan ancaman atau kekerasan, namun sikap dan pendekatan yang sama tidak ditunjukkan dalam berhubungan dengan rakyatnya sendiri.
Sekarang bangsa Indonesia hendak membangun sistem pertahanan dan keamanan yang profesional, yang tidak saja mampu menjalankan misi dan fungsi masing-masing secara efektif, tetapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi dan tuntutan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebutuhan membangun tentara yang tangguh untuk menjaga kedaulatan serta integritas nasional, serta polisi yang handal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan sangat mendesak. Namun kemampuan negara untuk membiayai semua ini sangat terbatas, dan pada saat yang bersamaan Indonesia masih tetap dihadapkan pada berbagai persoalan keamanan dalam negeri yang jelas tidak dapat ditangani sendiri oleh polisi. Bagaimana konsepsi pertahana dan keamanan nasional yang sesuai dengan visi “Indonesia Baru” yang demokratis namun tetap berpijak pada realita tantangan keamanan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam waktu 5-10 tahun kedepan?

IV. Pembangunan sishankamneg 5-10 tahun ke depan

Berbagai persoalan dan kontradiksi seperti telah diuraikan di atas menuntut adanya perubahan mendasar dalam cara menangani hal-hal yang berkaitan dengan national security. Pendekatan keamanan seperti yang telah diterapkan selama ini jelas tidak mampu menyelesaikan masalah dan bahkan telah melahirkan berbagai masalah baru yang semakin memperlemah ketahanan nasional. Wawasan sishankamneg seperti apakah yang sebaiknya dikembangkan dan mungkin direalisasikan dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang?
a. Pemisahan TNI-Polri
Pendekatan awal terhadap penanganan masalah pertahanan dan keamanan telah dilaksanakan dengan memisahkan institusi militer dan kepolisian secara formal. Hal ini dilakukan untuk mencegah militerisasi masalah keamanan s
ecara berlebihan seperti yang telah terjadi selama pemerintahan Orde Baru. Organisasi kepolisian bertanggung jawab melaksanakan penegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan, sedangkan TNI bertanggung jawab mempertahankan negara terhadap ancaman militer dari luar.
Dengan kata lain wawasan pertahanan Indonesia lebih diorientasikan pada ancaman eksternal. Pemisahan ini merupakan bagian dari proses demokratisasi dan de-militerisasi kehidupan social politik bangsa. Doktrin dwifungsi ABRI yang selama ini telah memungkinkan tentara untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial-politik bangsa juga telah diakhiri. Namun tatangan national security yang kini dihadapi Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan memisahkan kepolisian dari militer dan megubah orientasi TNI menjadi outward looking. Walaupun hal ini merupakan bagian penting dari upaya membangun demokrasi ia belum mampu memberikan jawaban pada masalah esensial yang dihadapi Indonesia, yaitu proses nation-building yang belum sepenuhnya selesai, serta lemahnya kapasitas negara untuk menjalankan fungsinya secara efektif, termasuk dalam melindungi kedaulatan negara-bangsa serta kekayaan yang dimilikinya maupun dalam melindungi rakyatnya dari berbagai tindakan kekerasan.
Di samping itu tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar konflik yang dewasa ini terjadi didalam lingkungan internal atau merupakan intra-state conflicts, bukan inter-state conflicts. Hal ini tidak saja merupakan masalah yang dihadapi Indonesia, tetapi telah merupakan fenomena global sejak berakhirnya Perang Dingin yang antara lain ditandai dengan munculnya berbagai gerakan nasionalisme etnis dan agama yang sempit serta berbagai konflik lainnya yang bersifat lokal. Dalam masa transisi ini juga harus diakui bahwa kemampuan kepolisian Indonesia untuk memelihara keamanan internal masih jauh dari memadai.
Menghadapi tantangan yang multidimensional serta serba keterbatasan dalam sumberdaya tersebut memerlukan pendekatan pertahanan dan keamanan yang komprehensif serta imajinatif. Hal ini sesungguhnya sudah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia ketika harus mengatasi berbagai krisis dalam perjalanan sejarahnya sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai pada era awal Orde Baru. Hanya saja keinginginan rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaan akhirnya menimbulkan distorsi dalam implementasi pendekatan tesebut karena national security telah direduksi menjadi regime security.
Untuk membangun sishankamneg yang diharapkan mampu melaksanakan fungsinyasecara efektif sesuai dengan kondisi yang dimiliki Indonesia maka tiga doktrin utama yang telah dimiliki tetap dapat dipakai sebagai pijakan. Ketiga doktrin tersebut adalah Sishankamrata, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekarang serta tuntutan dasar masyarakat untuk membangun kehidupan sosial-politik yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia.
b. Pendekatan Keamanan
Walaupun Indonesia sedang dilanda krisis keamanan yang ditandai oleh banyaknya konflik, baik konflik vertikal antara rakyat dengan pemerintah maupun konflik horizontal antara elemen-elemen dalam masyarakat, pendekatan yang harus dipakai untuk mengatasinya sedapat mungkin menghindari pendekatan keamanan. Penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik domestik, kecuali dalam kasus-kasus pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah, bukanlah merupakan suatu pendekatan yang sah atau legitimate, baik di mata masyarakat sendiri maupun dalam pandangan masyarakat internasional. Sebagian besar konflik yang sekarang terjadi di Indonesia harus diselesaikan melalui pendekatan sosial-politik, ekonomi dan hukum, karena hubungan antara negara dan rakyat harus didasari oleh kesepakatan bersama dan tidak berdasarkan penerapan kekuasaan secara sepihak oleh negara. Begitu juga konflik antarmasyarakat tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan ataupun pendekatan legal-formal saja, tetapi harus berupaya mencari dan mengatasi akar permasalahannya. Semua ini berada dalam ruang lingkup politik, bukan dalam wilayah pertahanan dan keamanan. Inilah perbedaan mendasar antara lingkup domestik dengan arena internasional. Kendati negara-negara di dunia sekarang ini telah berupaya menciptakan perdamaian antara-bangsa, namun setiap negara tetap diperbolehkan untuk membangun kekuatan militer serta menggunakannya secara sah demi menjaga kepentingan nasionalnya apabila mendapat ancaman dari negara lain. Hal ini berkaitan dengan wujud sistem internasional yang pada dasarnya anarkis, di mana masing-masing negara bangsa berupaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan kekuatan yang dimilikinya vis-a-vis negara-negara lain. Terbentuknya kerjasama regional dan hubungan saling ketergantungan, terutama dalam bidang ekonomi, belum dapat sepenuhnya mengubah wujud sistem internasional yang kompetitif tersebut. Tentara yang berperang untuk mempertahankan negerinya dari ancaman luar dianggap pahlawan dan patriot, namun apabila tindakan yang sama dipakai untuk memerangi ancaman yang datang dari dalam negeri, yang bersangkutan dapat dituduh telah melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
c. Membangun Ketahanan Nasional
Inti dari upaya membangun national security bagi Indonesia yang masih dalam proses nation-building tidak dapat tidak adalah membangun Ketahanan Nasional atau National Resilience. Artinya doktrin Ketahanan Nasional tetap relevan dalam kurun waktu pendek dan menengah, sampai suatu saat Indonesia menjadi negara-bangsa yang sudah mapan. Dengan demikian, mau tidak mau sebagian besar orientasi atau wawasan strategis Indonesia masih melihat ke dalam, tanpa tentu saja mengabaikan lingkungan luar yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan ketahanan nasional tersebut. Seperti telah disinggung di atas pendekatan Ketahanan Nasional menunjukkan pemahaman bahwa pada dasarnya masalah national security Indonesia memiliki cakupan yang luas, berkaitan dengan kelemahan-kelemahan struktural dari suatu negara yang baru merdeka dan memiliki sumber daya terbatas. Di samping membangun institusi pertahanan dan keamanan, pembangunan di bidang-bidang lainnya seperti bidang politik, ekonomi dan sosial menjadi bagian dari pembangunan Ketahanan Nasional secara menyeluruh, karena ketertinggalan dalam satu bidang dapat mempengaruhi kinerja bidang-bidang lainnya. Kebenaran dari saling kait-mengaitnya berbagai elemen Ketahanan Nasional tersebut dapat dilihat secara nyata dari pengalaman Indonesia dalam tiga tahun terakhir ini. Bermula dari krisis keuangan, Indonesia akhirnya mengalami krisis ekonomi yang lebih luas yang akhirnya melahirkan krsisi sosial, politik dan keamanan. Membicarakan masalah Ketahanan Nasional maka bangsa Indonesia harus memberikan perhatian yang memadai terhadap setiap komponen yang menjadi tonggak-tonggak utamanya.
Dalam kurun waktu 5-10 tahun kedepan prioritas harus diberikan pada upaya membangun dan memperkuat institusi serta meningkatkan kemampuan masing-masing institusi dalam menjalankan fungsi utama yang diemban (institution and capacity building). Hal ini tidak saja berlaku bagi institusi militer yang bertanggung jawab dalam masalah pertahanan dan polisi yang mengemban misi kamtibmas, tetapi juga bagi institusi politik, hukum, ekonomi dan sosial. Seperti telah disinggung sebelumnya, pendekatan yang parsial tidak akan mampu menyelesaikan masalah karena krisis politik dapat menjadi ancaman keutuhan bangsa apabila ia menyulut terjadinya konflik terbuka dalam masyarakat. Begitu juga dengan berlanjutnya krisis ekonomi dan sosial yang dapat semakin melemahkan kemampuan negara-bangsa untuk bertahan hidup, terlebih apabila terjadi disintegrasi social berdasarkan perbedaan suku, ras dan agama yang akhirnya dapat menghancurkan komitmen bersama tentang identitas nasional.
Namun perlu ditegaskan bahwa diterapkannya doktrin Ketahanan Nasional yang komprehensif bukan berarti menerapkan pendekatan yang integralistik yang cenderung mencampuradukkan satu bidang dengan bidang lainnya tanpa adanya pembagian wewenang dan fungsi yang jelas seperti y
ang terjadi selama Orde Baru. Pencampuradukkan bidang-bidang ini semakin diperburuk oleh keterlibatan militer di berbagai tempat di luar kompetensinya. Kedepan harus ada spesialisasi dan profesionalisme dalam pengembangan setiap bidang sehingga masingmasing institusi dapat tumbuh secara lebih kokoh dan mandiri. Hal ini penting agar di masa yang akan datang ambruknya salah satu tiang penyangga Ketahanan Nasional tidak lagi menyebabkan rubuhnya seluruh bangunan nasional seperti yang baru saja kita alami dengan krisis ekonomi.
Negara-negara tetangga Indonesia yang juga turut dilanda krisis ekonomi seperti Korea Selatan dan Thailand telah pulih kembali karena krisis ekonomi tidak meyebabkan krisis multidimensional. Kedua negara tersebut telah memiliki institusi-institusi negara yang lebih mapan, terutama di bidang politik dan hukum, sehingga mereka dapat menfokuskan perhatian pada program pemulihan ekonomi. Berbeda dengan di Indonesia dimana bangunan yang tadinya kelihatan kokoh dan megah, yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, ternyata belum memiliki tonggak-tonggak lainnya yang kokoh sehingga ketika krisis ekonomi terjadi semuanya harus ditata ulang dan dibangun kembali.
Khusus untuk pengembangan sistem pertahanan dan keamanan negara secara lebih spesifik, maka hendaknya kedepan ini Indonesia dapat merealisasikan doktrin Wawasan Nusantara dan Sishankamrata secara lebih baik dan jujur. Kedua doktrin ini diharapkan dapat memberikan tempat yang tepat dan terhormat pada militer, meningkatkan keamanan terhadap wilayah dan penduduk Indonesia dari berbagai kegiatan luar yang merugikan, membantu menjamin berlansungnya demokratisasi, memberdayakan rakyat serta mengurangi dikotomi antara sipil dan militer.
d. Menyiapkan Kekuatan Keamanan Eksternal
Walaupun tadi dikatakan bahwa doktrin Ketahanan Nasional lebih berorientasi pada pembangunan dalam negeri Indonesia tidak dapat mengabaikan aspek lingkungan strategis. Memang diyakini bahwa dalam jangka waktu pendek dan menengah Indonesia tidak menghadapi ancaman militer dari luar. Ancaman perang terbuka berskala besar di kawasan Asia Tenggara, ataupun di Asia Pasifik semakin rendah kemungkinannya, terutama karena ada upaya serius dari negara-negara di kawasan ini untuk meningkatkan kerjasama serta membangun rasa saling percaya. Hal ini dapat dilihat dari munculnya beberapa organisasi dan forum kerjasama regional seperti ASEAN, APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), ARF (ASEAN Regional Forum) dan terakhir kerjasama dalam wadah ASEAN + 3 (China, Jepang, Korea Selatan). Di Semenanjung Koreapun sekarang sudah ada pendekatan perdamaian yang mengurangi kemungkinan terjadinya konflik terbuka. Hanya masalah Taiwan yang masih mengundang kerawanan regional di wilayah Asia Timur. Namun potensi konflik-konflik berskala kecil serta gangguan keamanan lainnya tetap tinggi di kawasan ini.
Potensi konflik terbesar ialah konflik di wilayah perairan yang dipicu oleh adanya kompetisi terhadap kekayaan yang terkandung di dalam wilayah maritim. Diberlakukannya Hukum Laut tentang Archipelagic Principle telah memperluas wilayah perairan masing masing negara kepulauan. Hal ini juga memicu persengketaan perbatasan antara negara-negara tetangga.
Di samping itu, walaupun secara formal wilayah perairan nasional diakui sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, namun perlindungan hukum internasional terhadap kedaulatan suatu Negara di wilayah maritimnya tidak sama dengan perlindungan kedaulatan di darat. Hukum internasional sama sekali tidak memberi toleransi pada intervensi atau penetrasi militer asing terhadap Negara lainnya, seperti dapat dilihat dari reaksi keras PBB terhadap tindakan pasukan perang Iraq di Kuwait. Namun pelanggaran-pelanggaran wilayah maritim oleh kapal-kapal perang asing, atau pencurian ikan yang dilakukan nelayan-nelayan asing tidak mendapat perlindungan serupa dari PBB. Indonesia berhak atas Wawasan Nusantaranya, tetapi pengamanan wilayah dan pemanfaatan aset yang dikandungnya sepenuhnya terpulang pada kemampuan Indonesia sendiri.
Wilayah perairan di sekitar Indonesia dan Laut Cina Selatan memang memiliki potensi konflik dan kerawanan yang tinggi. Sengketa wilayah di kepulauan Spratley antara Cina dan beberapa negara ASEAN merupakan salah satu potensi konflik yang semakin menyita perhatian negara-negara di kawasan ini dalam dekade terakhir. Cina mengklaim seluruh kepulauan di Laut Cina Selatan sebagai miliknya, sedangkan Vietnam. Malaysia, Filipina, Brunei dan Taiwan mengklaim bagian-bagian dari gugus kepulauan tersebut. Apabila penyelesaian damai tidak dapat disepakati maka konflik di Laut Cina Selatan juga akan berdampak pada keamanan perairan Indonesia. Wilayah perairan di sekitar Indonesia dan Laut Cina Selatan juga merupakan alur lalu lintas yang sangat padat karena menghubungkan negara-negara di Asia Timur dengan Lautan Hindia. Jalur laut ini merupakan lifeline atau saluran kehidupan bagi Jepang, Korea Selatan dan Taiwan, terutama untuk lalulintas sumber energi dan bahan baku serta jalur ekspornya. Dengan kata lain wilayah ini memiliki nilai startegis yang sangat tinggi. Pada saat yang bersamaan, padatnya lalu lintas laut dan lemahnya pengawasan negara-negara pantai terhadap keamanan pelayaran telah menjadikan wilayah perairan ini rawan terhadap aksi perompakan yang disinyalir tertinggi frekuensinya di dunia. Hal ini jelas sangat membahayakan karena di samping resiko pelayaran yang semakin tinggi, aksi perompakan juga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang lebih besar seperti tumpahnya minyak yang tentu saja akan merusak lingkungan hidup. Tidak kalah pentingnya, aksi pencurian ikan dan pengerukan kekayaan yang terkandung di wilaytah perairan Indonesia semakin mencemaskan. Di saat kapal-kapal nelayan asing menangkap ikan di kawasan Nusantara, nelayan-nelayan Indonesia hidup dalam kemiskinan karena semakin berkurangnya tangkapan mereka. Seharusnya Indonesia dapat menikmati kekayaan yang dikandung perairannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kemampuan untuk itu sangat terbatas.
e. Pengawasan Wilayah Teritorial Indonesia
Dengan adanya pembagian tugas yang lebih tegas antara polisi dan militer, maka kedepan diharapkan bahwa sistem pertahanan Indonesia betul-betul memiliki Wawasan Nusantara, sehingga laut tidak lagi memisahkan pulau-pulau di Indonesia tetapi berperan sebagai perekat. Indonesia harus mampu merealisasikan kemenangan diplomatiknya untuk mendapatkan pengakuan terhadap Archipelagic Principle dengan membangun kekuatan pertahanan yang memadai untuk melindungi segenap wilayah tanah-Air, di darat maupun di laut. Ini berarti bahwa harus ada upaya untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar untuk melengkapi peralatannya. Mau tidak mau, untuk mengamankan wilayah Nusantara dan segenap kekayaan yang dikandungnya yang begitu luas Indonesia tidak dapat menghindar dari tuntutan pembangunan sistem pertahanan yang padat modal dan teknologi.
Namun penerapan Wawasan Nusantara yang lebih ditujukan untuk memberikan perhatian yang seimbang antara daratan dan perairan belum dapat mengatasi problema disintegrasi nasional dan disintegrasi sosial yang masih kita hadapi karena belum tuntasnya proses nation-building. Pembangunan berbagai institusi dalam kerangka Ketahan Nasional diharapkan dapat menjawab sebagian dari kelemahan-kelemahan dasar ini, terutama dengan menyediakan format politik dan mekanisme yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat, serta sistem perekonomian yang tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih adil pada setiap komponen masyarakat. Tetapi semua ini mungkin belum memadai untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang didasari ikatan emosional dan intelektual yang kuat terhadap Indonesia, melebihi harapan terhadap pemenuhan materi taupun keuntungan-keuntungan lainnya. Ikatan emosional ini kelihatan cukup nyata di era perjuangan melawan penjajah, namun belakangan ini semakin melemah. Hal ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya rasa memiliki rakyat terhadap negara-bangsa karena dominasi negara yang be
gitu berlebihan sehingga penguasa seolah mempunyai hak monopoli dalam mendefinisikan nasionalisme. Salah satu upaya untuk membangun rasa kebersamaan dan mengurangi ancaman disintegrasi nasional ialah dengan menerapkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) secara benar seperti yang pernah dialami semasa revolusi kemerdekaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat luas untuk turut memikirkan dan terlibat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, misalnya dengan menerapkan wajib militer. Tujuan dari wajib militer bukanlah untuk menyiapkan suatu kekuatan bersenjata dalam jumlah besar untuk mengantisipasi peperangan, tetapi lebih difokuskan pada upaya nation building.
f. Mempersiapkan Kekuatan Sipil
Memberikan rakyat kesempatan untuk dilatih membela negara dalam jangka waktu tertentu, seperti yang dilakukan beberapa negara lainnya, dinilai merupakan suatu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan kecintaan dan kesadaran bernegara, di samping tentu saja meningkatkan kemampuan masyakarat secara keseluruhan melakukan kegiatan bela Negara apabila diperlukan. Kemauan pemerintah untuk mengajak rakyat terlibat dalam kegiatan bela negara, yang sesungguhnya juga diamanatkan oleh Konstitusi, tentu juga mengharuskan adanya kepercayaan pemerintah terhadap rakyat. Selama ini sishankamrata tidak diterapkan karena pada dasarnya pemerintah, khususnya militer, khawatir bahwa rakyat yang telah terlatih tersebut dapat menggunakan kemampuannya untuk melawan pemerintah.
Sishankamrata bukan berarti militerisasi kehidupan sipil, namun ia dapat mempersempit jurang yang selama ini ada antara sipil dan militer karena mengurangi eksklusivitas militer. Tersedianya kekuatan cadangan yang cukup besar juga memungkinkan Indonesia untuk tetap mempertahankan jumlah personil angkatan darat yang relatif kecil. Di era damai kegiatan lebih dipusatkan pada civic mission seperti membantu korban bencana alam dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya yang akan semakin mendekatkan TNI pada rakyat.
Di lain pihak penjabaran sishankamrata dalam bentuk Komando-Komando teritorial masih merupakan kontroversi. Di satu pihak ada pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan Kodam tetap penting untuk menjaga integritas nasional dari kemungkinan ancaman separatisme. Di lain pihak ada pandangan bahwa keberadaan Kodam merupakan hambatan bagi demokrasi karena militer tetap akan berperan dalam institusi sosial-politik. Masalah ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya secara bertahap sehingga kedua sasaran yang kelihatan bertentangan ini tidak sama-sama dirugikan. Idealnya dalam negara Indonesia yang demokratis tidak ada lagi birokrasi militer yang berada sejajar dengan birokrsi sipil dan cenderung lebih berpengaruh, terutama di daerah luar Jawa. Namun pembubaran Kodam secara mendadak tanpa suatu persiapan yang matang dapat mengundang permasalahan baru.
Wawasan pertahanan dalam 5-10 tahun kedepan diharapkan dapat menyelesaikan masalah keberadaan Kodam ini dengan baik, antara lain dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas polisi sehingga TNI betul-betul tidak lagi dilibatkan dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, kecuali dalam situasi darurat seperti terjadinya pemberontakan bersenjata. Pembubaran Kodam dapat dimulai secara bertahap, diawali dengan daerah-daerah yang selama ini relatif aman. Dalam jangka waktu menengah dan panjang sistem pertahanan Indonesia diharapkan akan lebih menyerupai apa yang dimiliki negara-negara maju di mana militer tinggal di basis-basis yang tersebar di seluruh negeri namun tidak terlibat dalam system pengaturan keamanan setempat secara khusus.

V. Kesimpulan

Pembaruan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan salah satu agenda utama reformasi. Hal ini berkaitan dengan sangat dominannya peranan militer di masa Orde Baru sehingga telah melahirkan pendekatan keamanan yang berlebihan dan merancukan perbedaan antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Doktrin Ketahanan Nasional yang sesungguhnya cukup tepat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dasar yang dimiliki Indonesia telah terdistorsi sedemikian rupa karena terjadinya penetrasi militer dalam hampir setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga Doktrin Wawasan Nusantara dan Sishankamrata tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga system pertahanan dan keamanan yang berkembang selama ini lebih menekankan pada kontrol Negara terhadap masyarakat. Dalam mewujudkan “Indonesia Baru” yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia maka diperlukan suatu pendekatan pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan nilai-nilai universal tersebut. Spesialisasi fungsi dan profesionalisme harus menjadi rujukan utama sehingga tidak lagi terjadi pencampuradukan fungsi tentara dan fungsi polisi, dua institusi yang sangat berbeda. Militer terutama bertanggung jawab terhadap pertahanan negara terhadap ancaman kedaulatan dan disintegrasi yang bercorak militer, sedangkan polisi bertanggung jawab menegakkan hukum. Peranan militer dalam kehidupan sosial-politik betul-betul harus diakhiri karena tidak sesuai dengan kaidah demokrasi.
Namun harus diakui bahwa persoalan keamanan secara luas bagi negara yang masih dalam proses nation building seperti Indonesia jauh lebik kompleks dari masalah pertahanan dan kemanan yang merujuk pada fungsi militer dan polisi. National security tidak saja perlu dipertahankan tetapi masih perlu dibangun dengan memperkuat institusi-institusi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif sesuai konsep Ketahanan Nasional. Dengan demikian pendekatan yang parsial dalam menganani masalah national security tidak akan mampu menyelesaikan insecurity dilemma yang masih dihadapi Indonesia serta banyak negara-negara berkembang lainnya. Institusi-institusi politik, ekonomi, sosial dan hukum, keamanan dan pertahanan harus dibangun secara bersamaan dan masing-masing harus dikembangkan kemandiriannya sehingga apabila salah satu bagian mengalami krisis ia tidak akan menyebabkan bagian-bagian lainnya ikut ambruk.
Wawasan pertahanan dan keamanan negara dalam 5-10 tahun kedepan diusulkan tetap menggunakan doktrin-doktrin utama yang mendasari budaya strategis Indonesia sebagai pijakan namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan masa kini. Doktrindoktrin tersebut adalah Sishankamrata, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Ketiga Doktrin ini masih dianggap relevan untuk mengatasi problema negara berkembang yang terdiri dari kepulauan dan perairan serta penduduk yang sangat majemuk seperti yang dimiliki Indonesia. Hanya saja pendekatan integralistik dan pendekatan keamanan dalam menangani masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan sudah perlu ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Pertahanan Nasional. 1988. Kewiraan Untuk Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia.

Nasution, A.H. 1979. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Bandung: Penerbit Angkasa.

Soewarso. 1984. Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional. Jakarta: Penerbit Genep Jaya.

Sumarsono, S, et.al. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wikipedia Internasional. 2007. [Online]. Tersedia :
http://en.wikipedia.org/wiki [20 November 2007]

Satu Tanggapan to “khairuddin_hankamnas”

  1. Anonymous Says:

    terima kasih atas bantuannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: