Archive for the ‘Korupsi’ Category

Yudikatif dan Korupsi

Juli 20, 2008

BAB I
PENDAHULUAN

Proses persidangan Artalyta Suryani dalam kaitannya dengan kasus penyuapan terhadap Jaksa Urip telah menghadirkan kejutan-kejutan besar yang mengguncang dunia peradilan di tanah air. Terungkapnya percakapan antara sejumlah petinggi Kejaksaan Agung dengan seorang terdakwa kasus penyuapan terhadap Jaksa Urip sangatlah menghebohkan dan membangkitkan pertanyaan publik akan integritas dan akuntabilitas institusi kejaksaan sebagai bagian dari institusi yudikatif.
Reformasi dalam sistem dan institusi pemerintahan yang didorong untuk melahirkan mekanisme pembagian kekuasaan dalam mengelola negara dan membangun kelembagaan checks and balances sebagai bentuk nyata instrumentasi sistem demokratis kembali terancam kemandegan dan bahkan kemunduran. Mengingatkan kembali, salah satu amanat dari reformasi dalam politik dan pembangunan hukum di negeri ini adalah lahirnya institusi-institusi penegak hukum sebagai pemegang kekuasaan yudikatif yang bersifat independen.
Independensi lembaga-lembaga yudikatif adalah syarat mutlak bagi sebuah sistem politik dan pemerintahan demokratis, karena kehadirannya sebagai penjaga agar spirit of law yang dibutuhkan oleh sistem demokrasi bisa dijalankan secara adil bagi semua warga negara. Namun demikian, independensi bisa melahirkan dilema, ketika secara praksis ternyata ia cenderung dimaknai sebagai kemewahan kekuasaan yang bersifat otonom. Akibatnya sangat serius, karena kemudian lembaga tersebut seolah terbebas dari semua bentuk kontrol politik dan apapun langkah-langkah politik yang diambil terkait dengan eksistensi dan aktifitasnya akan dengan sangat mudah dibelokkan menjadi isu intervensi yang berarti menciderai independensi lembaga yudikatif.
Kelembagaan demokrasi memang mensyaratkan adanya pembagian kekuasaan negara, yang rumusnya didasarkan pada pembagian berbasis fungsi-fungsi kepemerintahan; eksekutif, yudikatif dan legislatif. Adanya pembagian tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penumpukan kekuasaan di lembaga tertentu, karena penumpukan kekuasaan sangat rawan melahirkan penyimpangan kekuasaan. Monopoli, tegasnya, atas kekuasaan akan memunculkan sistem pemerintahan tanpa checks and balances. Sejarah politik dan pemerintahan Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru telah mengajarkan kepada kita. Ketika kekuasaan eksekutif tanpa kontrol, lembaga perwakilan tanpa daya, dan lembaga yudikatif dikooptasi, maka yang lahir kemudian adalah bentuk-bentuk pembusukan politik yang berakhir dengan kekacauan sistem politik dan pemerintahan.

BAB II
YUDIKATIF DAN KORUPSI

A. Pengertian Lembaga Yudikatif
Lembaga Yudikatif berwenang untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kongres dan diselenggarakan oleh lembaga eksekutif. Kekuasaan Yudikatif dinegara ini merupakan pelindung dalam suatu sistem dan hirarki pengadilan — Pengadilan Tertinggi dan tingkat pengadilan yang lebih rendah lainnya.
B. Korupsi Take & Give
Di hampir semua sudut, sisi, bi-dang, sektor, departemen, biro, seksi, organisasi, lembaga, forum, perkumpulan, dan kelompok, se-kali lagi di mana-mana dan kapan saja, leviathan itu selalu ada se-bab, korupsi di Indonesia yang di-perkirakan mentradisi sejak za-man majapahit melalui praktik-praktik serakah seperti pemberian upeti dari rakyat kepada raja, telah menjadi embrio dari generasi ke generasi.
Pada akhirnya kebiasaan itu me-wabah dan membabi-buta. Apa-bila dahulu masih terbiasa korupsi teri, sekarang setelah mendapat kekuasaan, kebiasaan korupsi teri itu otomatis berubah. Perubahan dari korupsi teri ke korupsi kakap, tentu punya me-kanismenya sendiri. Hukum pidana mengenal hammurabi code yang dalam satu hukumnya ber-kata, “oog om oog, tand oom tand” artinya, mata ganti mata, gigi ganti gigi; tidak jauh berbeda dengan mekanis perubahan mengorupsi. Di mana konsekuensi logis dari kekuasaan itu bersifat timbal-ba-lik para pihak yang berkepen-tingan.
Mekanismenya yaitu, ada uang, ada barang. Ada uang, ada jaba-tan. Ada uang, ada kesempatan. Tak ada uang, barang-jabatan-kesempatan ikut melayang. Oleh karena itu, kasus-kasus korupsi para leviathan akhir-akhir ini me-ngikhtiarkan bahwa korupsi itu terjadi berdasarkan prinsip tim-bal-balik tersebut.
Labilitas korupsi take & give ter-sebut artinya memiliki tata cara-nya sendiri. Namun, tata cara gra-nd strategy korupsi begitu tertu-tup, tersembunyi, bahkan tidak dapat tersentuh oleh publik se-lain para pengamat dan penegak hukum. Tidak sedikit pejabat mempraktikkan korupsi take & gi-ve meskipun resiko-resiko selan-jutnya yang diketahuinya adalah fatal dan memalukan. Di lain pi-hak kebiasaan korupsi take & give sejatinya, membentuk pribadi-pri-badi korup tak bermoral, dan tak berprikemanusiaan.
Dalam kaca mata korupsi take & give, memberi hadiah, sedekah, bonus, pelicin, dan jaminan ke-pada, bawahan, atasan, peran-tara, sahabat, dan saudara, se-sungguhnya di dasari motivasi in-toleransi, demoralisasi, dehuma-nisasi, dan kooptasi akan kekaya-an, jabatan, dan posisi
C. Lembaga Yudikatif dan Korupsi
Sistem peradilan di Indonesia adalah salah satu lembaga yang terkorup yang dikenal dengan mafia peradilannya. Jadi lembaga negara ini tidak bisa diharapkan untuk memerangi korupsi. Jual beli perkara terhadap putusan telah terjadi di berbagai tingkat seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan bahkan terhadap benteng utama dan terakhir penjaga keadilan yaitu Mahkamah Agung (MA). Memahami kebusukan yang terjadi di peradilan, maka pada tanggal 20 Desember Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan reformasi peradilan di MA. Acara ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan MA, hakim agung, seluruh ketua pengadilan tingkat pertama, banding, pejabat tinggi lainnya dan wakil dari negara sahabat. Belum lagi hilang dari ingatan gong reformasi peradilan dicanangkan, terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Mathius B Situru, Panitia Pengganti di PN Jakarta Pusat dengan cara memperlambat pemberian salinan putusan dan meminta uang agar salinan baru bisa diberikan. Kemudian, Jammes Darsan Tony dan komplotannya (Peneliti di Litbang dan staf di MA) sedangkan panitera pengganti dan hakim PN Jakarta Selatan memeras saksi dalam kasus korupsi P.T. Jamsostek. Kasus ini menyebabkan ditetapkan tersangka dan ditahannya panitera pengganti, Andrian Jimmy Lumanauw dan Hakim Herman Alossitandi, Ketua Majelis Hakim perkar P.T. Jamsostek. Sebelumnya, penangkapan advokat Syafiudin Popon, Ramdhan Rizal dan M. Sholeh, dua panitera PT Jakarta. Kasus Probo Sutedjo yang melibatkan uang milyaran rupiah dengan tersangka pengacara Harini Wijoso, pagawai MA, jaksa, hakim bahkan melibatkan Hakim Agung . Belum lagi banyaknya kasus illegal logging dan hutang terhadap negara yang dikalahkan oleh pengadilan. Nampaknya transaksi uang dalam dunia peradilan menunjukkan bahwa mafia peradilan memperdagangkan hukum dan kewenangan adalah realitas yang tak perlu dibantah lagi. Hal tersebut membuat masyarakat curiga dan tidak menghormati lembaga peradilan. Sulit untuk membuat masyarakat percaya bahwa peradilan adalah tempat untuk mencari keadilan dan tidak memihak. Kalau kita lihat fakta-fakta dan khususnya terhadap korupsi yang dilakukan oleh mantan presiden Suharto, keluarga, para pejabat seperti mantan Jaksa Agung M Rachman, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti Syamsul Nursalim, Samadikun Hartono, Agus Anwar, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Eko Adi putranto, Sherny Konjongiang, David Nusa Wijaya, Sudjiono Timan dan Prayogo Pangestu.
Disadari bahwa gaji para hakim pada umumnya rendah dibanding dengan kekuasaan yang mereka miliki. Sebagai contoh seorang yang baru diterima sebagai hakim hanya menerima gaji lebih kurang dua juta rupiah. Namun, dari awal yang bersangkutan memulai karir sebagai hakim, mereka didorong untuk melakukan praktek korupsi karena harus bermodal dulu untuk menjadi hakim. Bukan rahasia umum bahwa untuk diterima menjadi hakim, mereka harus memberikan uang sogokan yang besar. Bahkan dalam selek
si hakim agung pun telah beredar kabar isu suap dikalangan DPR. Begitu juga halnya dengan Kejaksaan, merupakan lembaga yang sering mendapat tudingan yang sama.  Disamping itu dalam hal penganan beberapa kasus Kejaksaan Agung cenderung bertindak diskriminatif, seperti Kasus Dana Abadi Umat (DAU) hanya difokuskan kepada Said Agil Husin Al Munawar (mantan Menteri Agama) diputus 5 tahun oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) [40], Taufik Kami (Direktur Jenderal di Departeman Agama) dan empat auditor Badan Pemeriklasaan Keuangan (BPK) [27]. Sedangkan dalam sidang dan surat dakwaan terungkap aliran dana kepada Sekretaris Jenderal BPK, membiayai anggota Komisi VI DPR untuk memantau penyelenggaraan haji, dan pendidikan hakim agama ke Mesir tidak diusut sama sekali.
Berbagai reformasi telah dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan. Telah beberapa hal yang dilakukan untuk mereformasi MA dan pengadilan di Jakarta dengan berbagai mutasi. Bahkan mantan Presiden Gus Dur (1999-2001), walaupun ditentang oleh DPR pada saat itu atas calon yang diusulkan untuk Ketua dan Wakil ketua MA. Reformasi di MA dengan menggantikan separuh hakim karir dengan profesional yang bersih dari korupsi.
Untuk mengatasi masalah tersebut diatas dalam rangka mengawasi perilaku para hakim telah dibentuk Komisi Yudisial (KY) pada tanggal 8 Juni 2005 berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang KY. Para hakim mulai diawasi oleh KY semenjak Presiden melantik tujuh anggotanya pada tanggal 2 Agustus 2005. Menurut KY bahwa kinerja para hakim masih berada pada level yang rendah. Hal ini berdasarkan jumlah laporan masyarakat yang telah mencapai 400 laporan semenjak Komisi Judisial bekerja lebih kuran 3 hingga 4 bulan. Dari jumlah tersebut 37 laporan telah selesai diperiksa dan sebagaian besar telah menghasilkan rekomendasi tentang adanya pelanggaran kode etik oleh para hakim. Namun, laporan dari KY belum diperhatikan oleh MA. Komisi Yudisial juga mengusulkan untuk melakukan seleksi ulang terhadap 49 hakim agung yang ada di MA. Karena Menurut Busyro Muqodas, Ketua Mahkamah Yudisial bahwa MA merupakan puncak dari peradilan di Indonesia, sementara kasus-kasus suap yang terjadi di MA merupakan representasi dari lemahnya manajemen serta kepemimpinan di MA.
Kondisi peradilan di Indonesia betul-betul hancur dan pada titik yang paling rendah dan tidak bisa diharapkan oleh masyarakat yang ingin mencari keadilan. Ini berarti negara hukum di Indonesia hanyalah ilusi belaka, bilamana lembaga peradilan tidak dibenahi. Praktik korupsi dan mafia peradilan di Indonesia sudah dalam kondidsi yang darurat. Untuk membersihkan peradilan harus dilakukan dengan cara yang luar bisa seperti dengan PERPU untuk menyeleksi ulang hakim agung di MA. Pemberantasan teroris yang hanya menimbulkan korban 180 dilakukan dengan PERPU, maka koruptor juga perlu diatasi dengan PERPU, karena koruptor di peradilan telah meluluh lantakan citra negara hukum, memiskinkan rakyat dan menghancurkan perekonomian bangsa.
D. Peranan Komisi Pemberantas Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yudikatif negara yang dalam melaksakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Tujuan dibentuknnya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunya wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body).
Awal pembentukan KPK dengan semangat yang tinggi untuk memberantas korupsi, namun beberapa bulan terbentuk nampaknya KPK dibiarkan untuk mati suri. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pemerintah dan DPR pada waktu itu yang tidak serius memfasillitasi KPK untuk membangun infra struktur yang kuat. Hal ini terbukti dengan KPK tidak punya penyidik sendiri, tidak punya pegawai, tidak punya gedung yang representatif dan tidak punya peralatan serta infra struktur untuk bergerak cepat.
Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai ujung tombak memerangi korupsi, KPK menghadapi beberapa kendala yang klasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Hal ini mengundang kritik miring dari berbagai pihak seperti Munarman, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahwa KPK hanya mencari-cari alasan apabila ditagih tentang kinerja pimpinan KPK. Dia juga menambahkan bahwa sulitnya memberantas korupsi karena pemerintah khususnya pejabat-pejabat yang berwenang dalam memberantas korupsi sama sekali tidak memiliki kemauan politik (political will). Selanjutnya Satya Arinanto, dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia mengatakan tidak ada upaya KPK dalam menjalankan peranannya memberantas korupsi bukan karena faktor keterlambatan dana, karena KPK juga dapat dana dari luar negeri maupun bantuan asistensi dari partnership. Tidak ada kinerja KPK karena semata-mata pemimpin KPK bukan orang yang terbaik. Faktor lain yang menghambat adalah kosongnya posisi Sekretaris Jendera KPK hampir delapan bulan setelah dibentuk, sehingga mengganggu jalannya roda administrasi. Sebenarnya hal ini bisa ditanggulangi dengan mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal.
Karena hampir setengah setahun tidak menunjukkan kinerjanya maka KPK menuai keritik tajam dari pakar hukum Prof Dr. Achmad Ali, yang juga anggota Komisi Nasional HAM dan praktisi hukum Bambang Widjayanto mengatakan bahwa KPK lebih menempatkan diri seperti akademisi, dan menjadi institusi wacana yang terlalu mengada-ada. Prof Dr. Andi Hamzah menekankan bahwa dalam enam bulan pertama KPK baru mau mencari apa yang harus dikerjakan.
Sebenarnya untuk melakukan peranannya KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:
1. mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
2. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
3. melakukan tindakan pencegahan korupsi
4. memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik (Pasal 8 Ayat (1) [41]). Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila:
1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti
2. proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
6. keadaan lain yang menurut pertimbangnan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat
dipertanggung j
awabkan.

KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (Pasal 11):
1. melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
pengak hukum dan penyelengara negara;
2. mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luara biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:
1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
8. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Melihat kewenangan KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody). Disamping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU No 30/2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK bekait dengan kurangya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.
Komisi Pemberantas Korupsi mulai memainkan perannya dengan membawa mantan Abdullah Puteh, mantan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam menjadi tersangka korupsi pengadaan helikopter. Tahun 2005 merupakan kejutan dari pelaksanaan peran KPK dalam memerangi korupsi yaitu berhasil menangkap Mulyana Wira Kusuma, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoba menyuap salah seorang auditor BPK. Kasus ini sekaligus mengungkap praktik korupsi di tubuh KPU yang menyeret Nazarudin Syamsudin, Ketua, Rusadi Kantaprawira anggota KPU dan Pejabat Sekreris Jenderal KPU serta stafnya.
Dalam waktu tidak beberapa lama KPK menangkap pengacara Abdulah Puteh dan panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dilanjutkan dengan tindakan KPK menangkap pengacara Probosutejo dan lima pegawai MA yang terlibat transaksi penerimaan uang suap sebanyak 6 miliar. Hal ini menyebabkan KPK menggeledah dan memeriksa tiga hakim agung, termasuk ketuanya Bagir Manan. Kemudian Suratno, direktur Administrasi dan Keuangan RRI dibawa kepengadilan begitu juga dengan rekanan RRI, Fahrani Husaini.
Lagi-lagi masyarakat dikejutkan dengan perlakuan diskriminasi KPK sewaktu memeriksa Bagir Manan karena tidak memanggil Bagir Manan di kantor KPK tapi malah datang kekantor dan diruangan Bagir Manan di MA. Hingga kini kasusnya tidak jelas dan terkesan menguap ditelan awan. Ketua KPK mengakui dalam kata sambutannya memperingati dua tahun berdirinya lembaga tersebut bahwa perang terhadap korupsi yang dilakukannya bagaikan ??esunyian dan kesendirian??karena tidak ada kemauan yang serius ditingkat kekuasaan, kecuali kepura-puraan belaka. Bahkan beberapa kasus di atas tanpa rasa malu tak jarang koruptor dilindungi dengan kekuasaan dan cara-cara invisible hand. Dia menegaskan bahwa ditengah upaya semu perang terhadap korupsi yang dilakukan KPK, semua jadi penonton baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tetap diam terpaku mesti satu persatu fakta dipertontonkan. Tidak ada satupun instansi yang mencoba memperbaiki sistemnya.
KPK tidak akan bisa melaksanakan perannya secara optimal bilamana tidak didukung oleh keinginan dan tindakan nyata pemerintah dalam penegakan hukum, terutama perang terhadap korupsi. Hal ini terlihat bahwa perombakan kabinet yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden sama sekali tidak menyentuh sekali bidang penegakan hukum. Bukankah untuk sudah disindir oleh Prof Dr. Azyumardi Azra bahwa ikan membusuk dari kepala, jadi untuk memerangi korupsi mulailah dari pimpinan tertinggi di lembaga atau departemen tersebut. Selama itu tidak dilakukan maka perang terhadap korupsi tak ubahnya dengan berperang melawan angin dan hanya retorika semata-mata.

BAB III
KESIMPULAN

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa sistem peradilan pidana Indonesia dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan gagal total memerangi korupsi dan tidak dapat diharapkan untuk memerangi korupsi. Karena mereka justru terlibat dan terbuai oleh korupsi. Korupsi sudah merupakan penyakit yang kronis hampir di setiap institusi pemerintah hingga disebut dengan extra ordinary crime. Untuk itu diperlukan suatu lembaga yang super body memerangi korupsi di Indonesia. Namun, sayangnya lembaga super body yang ada seperti KPK tidak didukung oleh eksekutif, l maupun legislatif sehinga kesendirian dan kesepian. Instansi yang seharusnya memerangi korupsi hanya jadi penonton belaka dan tidak berusaha memperbaiki diri. Sedangka lembaga negara lainnya masih terus terbuai dengan korupsi.
Dalam melaksanakan perannya memerangi korupsi, KPK masih diskriminatif karena tidak adanya kemauan di tingkat kekuasaan, kecuali kepura-puraan. Bahkan tanpa rasa malu tak jarang koruptor dilindungi dengan kekuasaan dengan cara-cara invisible hand. Di samping, tidak adanya keinginan untuk memanfaatkan momen untuk memperbaiki sistem masing-masing instansi walaupun sudah dipertontonkan fakta demi fakta oleh KPK. Hal ini terbukti tidak dilakukannya pergantian pimpinan institusi di bidang penegakan hukum. Bukankah kita dapat melihat pergantian pucuk pimpinan Kepolisian berhasil memperbaiki kinerja, citra, pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Dari beberapa fakta sejarah kejatuhan beberapa presiden terdahulu karena masyarakat melihat bahwa perang melawan korupsi yang dicanangkan hanya retorika belaka/angin surga sehingga hilangnya simpati masyarakat yang mengimpikan negara yang bersih, pelayan umum yang baik dan terbebas dari praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan pil pahit dan terasa sakit bagi presiden terdahulu. Akan kah pisang berbuah dua kali?, akan kah keledai akan terperosok pada lobang yang sama untuk kedua kali ? Jawabannya dapat kita lihat langkah nyata yang akan dilakukan oleh pucuk pimpinan negara tercinta ini

DAFTAR PUSTAKA

Harian Kompas 11 Oktober, 2005
Hajono. 2003. Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jimly, Asshiddiqie. 2003. Mahkamah Konstitusi: Penomena Hukum Tata Negara. Mahkamah Konstitusi.
Maruarar, Siahaan. 2003. Prosedur Berperkara di Mahkamah Konstitusi dan Perbandingan dengan Hukum Acara di Pengadilan Umum dan TUN. Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi.

Masyarakat anti Korupsi

Juli 20, 2008

BAB I
PENDAHULUAN

Penciptaan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan bebas dari praktik korupsi menjadi cita-cita reformasi yang di gelorakan kelompok perubahan hampir sepuluh tahun lalu faktanya, hingga 4 kali berganti kepemimpinan, praktik kejahatan ekonomi itu masih saja ada. Banyak sudah lembaga-lembaga baru didirikan untuk menjadi garda depan pemberantas korupsi, sebut saja komisi pemberantas korupsi, tim pemberantas tindak pidana korupsi (Timtas Tipikor) bentukan porli maupun kejaksaan, sebagai salah satu implementasi dari Undangan-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.Hasilnya? Kita masih bisa hitung dengan jari,berapa jumlah kasus korupsi yang bisa sampai kepengadilan hingga jatuh vonis dan menjebloskan pelakunya ke penjara.
Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan lembaga-lembaga tersebut di atas, karena terkadang hidung aparat lembaga itu tak mampu menemukan indikasi praktik korupsi atau bahkan tak mampu mengendus gejala adanya indikasi praktik korupsi.Laporan dari masyarakat malah menjadi andalan mereka untuk memulai penyelidikan. Karenanya, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk membantu aparat pemberantas korupsi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya .
Diyakini, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat mengakhiri peraktik korupsi. Atas peran serta tersebut,masyarakat berhak mendapatkan penghargaan dari pihak atau lembaga yang melakukan penyelidikan. Peraturan pemeintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tentang Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, PP tersebut juga mengatur hak dan kewajiban penegak hukum setelah mendapat laporan atau informasi saran dan pendapat tentang dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat

BAB II
MASYARAKAT ANTI KORUPSI

A. Peran Masyarakat Sipil Menanggulangi Korupsi
Penanggulangan korupsi sudah menjadi agenda global. Bagi Indonesia, yang dipersepsi sebagai negara terkotup di Asia (Survey PERC 2004) atau terkorup ke II dari 133 negara di dunia (CPI Transparency International), isu anti korupsi sudah lama menjadi agenda reformasi nasional. Berbagai penguatan kerangka hukum dan institusional di bangun, seperti UU Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTK) dan sebagainya.
Namun pemberantasan korupsi di Indonesia ini ternyata tidak bisa diperankan semata oleh para elite politik dan aparat pemerintahan saja (eksekutif, legislative dan yudikatif), mengingat penyakit ini sudah berurat berakar dan menjangkiti berbagai sendi pemerintahan. Sebagai mana pengalaman di negara lain di dunia, peran masyarakat sipil baik secara terorganisir maupun individual yang berintegritas, diharpkan mampu mendorong perubahan ini pada percepatan dan hasil-hasil yang nyata. “korupsi paling merajalela terjadi dalam pengadaan barang/jasa publik” menurut Donald Stromboom (mantan) Word Bank Consultants, hasil survey Transparency International.
a. Kebocoran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Suatu fakta yang kerap luput dari perhatian rakyat banyak adalah bahwa praktek korupsi terbesar dan paling merajalela terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (public procurement). Dalam perkiraan Bank Dunia tahun 2001, setiap tahunnya lebih dari 10 miliar Dollar Amerika atau sekitar 85 triliun Rupiah anggaran Pemerintah pusat. Baik untuk belanja rutin maupun proyek-proyek pembangunan, dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Bila benar apa yang disinyalir BPKP dan berbagai studi korupsi, bahwa dari pembelanjaan tersebut terjadi kebocoran rata-rata 30%, maka dari keuangan pemerintah pusat saja potensi kebocoran bisa mencapai minimal 25 triliun Rupiah! Angka yang fantastis ini belum lagi termasuk potensi kebocoran anggaran pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan milik negara, yang jumlahnya jauh lebih besar lagi.
Kobocoran tersebut bisa terjadi adalam berbagai bentuk, transaksi yang tidak efisien karena salah urus atau terjadi penggelembungan harga sebagai hasil persekongkolan yang selisihnya diselewengkan ke kantung-kantung pribadi. Bentuk lain bisa berupa manipulasi spesifikasi barang/jasa yang di serahkan, sehingga dapat menimbulkan marjin haram yang dinikmati pengusaha maupun menjadi suap bagi oknum pejabat atau pengelola proyek pemerintah. Dengan berbagai pola penyimpangan, modus operandi korupsi dan persekongkolan ini akibatnya jelas, pemborosan asset negara yang notabene adalah uang rakyat yang diamanarkan untuk dikelola pejabat publik melalui administrasi pemerintahan.
b. Kerugian bagi rakyat
Hilangnya sumber daya ekonomi sedemikian besar tentunya menghambat peluang bagi rakyat untuk lepas dari jerat kemiskinan dan memperoleh peningkatan taraf hidup yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Modal fisik dan infrastruktur terancam cepat rusak Karena buruknya pengelolaan proyek-proyek pemerintah.
Korupsi juga merusak modal sosial, karena menjalar menjadi sesuatu hal yang ‘biasa’ atau kelaziman yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat. Modal politik tergerus oleh meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada administrasi pemerintahan. Demikian pula ketidakpercayaan investor yang berdampak seretnya suntikan modal bagi bisnis yang dapat mendorong pembanguna kawasan.
c. Kelemahan sistematik dan upaya perbaikan
Kebocoran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bisa jadi merupakan akibat mismanajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintah Indonesia. Korupsi yang di sinyalir oleh UNDP sebagai penyakit yang kait mengait dalam berbagai sektor tatapemerintahan, meliputi adminitrasi publik, legislative, yudikatif, dunia usha dan sebagainnya. Bukan saja menjadi persoalan hukum dan politik, juga menjadi persoalan manajemen pemerintah, ekonomi, sosial bahkan etika. Semua berurat berakar menjadi belenggu yang sukar diurai atau diputus (Holloway, Memecah Belenggu Korupsi Sistemik).
Demikian pula halnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Ranah dimana pemerintah dan dunia usaha bertransaksi ini selama beberapa dekade luput dari perhatian masyarakat banyak. Sebuah studi Bank Dunia yang dituangkan dalam Country Procurement Asessment Report (CPAR) 2001, mengungkapkan berbagai masalah yang bersifat structural dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.
Dalam studi tersebut, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai tidak berfungsi denga seharusnya. Berbagai kondisi yang didentifikasikan sebagai penyebab masalah ini, dapat dikelompokan menjadi :
o Kelemahan kerangka hukum dan kelembagaan. Peraturan yang kurang lengkap dan tumpang tindih dan tidak adanya peraturan yang cukup tinggi, setingkat undang-undang, masih dianggap menjadi masalah dalam kerangka hukum ini. Demikian pula tidak ada lembaga pemerintah khusus yang menyusun kebijakan atau regulasi dan memantau pelaksanaannya.
o Kelemahan kapasitas pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Kurangnya pejabat publik yang mempunyai kualitas pengetahuan dan keterampilan memadai, membuat manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah kerap tidak mencapai hasil yang optimal. Kebutuhan akan sumber daya manusia ini bahkan semakin besar dalam era otonomi daerah dimana kegiatan pembangunan termasuk proses pengadaan barang/jasanya didelegasikan ke berbagai pemerintah daerah.
o Kelemahan kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakkannya. Pengabaian atau pelanggaran terhadap aturan yang mengatur sistem dan prosedur, bisa jadi merupakan kelalaian. Namun bisa juga merupakan bagian dari suatu penyalahgunaan wewenang plus persekongkolan secara sistematis demi keuntungan prbadi maupun kelompok. Keduanya merugikan rakyat yang menitipkan asset dan amanat itu kepada pejabat publik yang mengelola administrasi pemerintahan. Pengawasan dan penegakkan aturan yang tidak
efektif semakin menyuburkan praktek-praktek pelanggaran ini.
Atas indentifikasi berbagai masalah ini, pemerintah Indonesia telah mulai mengadakan langkah-langkah sebagaimana direkomendasikan studi ini. Misalnya revisi Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 2000 dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. suatu sistem pendidikan dan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa publik juga mulai dikembangkan. Suatu lembaga pemerintah semacam National Public Procurement Office juga akan dibentuk. Studi tersebut juga merekomendasikan untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dan pemantauan masyarakat sipil terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. Peran Masarakat Sipil
Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus meretas belenggu korupsi sistemik di dalamnya, tidak akan cukup bergantung pada inisiatif dan peranserta pemerintah (eksekutif, legislative, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen masyarakat sipil. Demikian pula halnya dalam pembenahan sistem dan praktek pengadaan barang/jasa pemerintah ini. Sebagai pengalaman dari beberapa dekade lalu, fungsi pengawasan internal, fungsi dan structural pemerintah tidak kunjung memadai membendung merajalelanya korupsi. Apalagi dalam paradigma baru tatapemeritahan (governance), dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini masyarakat sipil adalah salah satu stakeholer, yaitu penerima manafaat (beneficiaries) disamping pemerintah sebagai pengguna (user) dan perusahaan swasta sebagai penyedia (provider).
Organisasi masyrakat sipil, jurnalis media massa cetak dan elektronik, organisasi sosial, keagamaan, masyarakat /lembaga akademik, kaum professional, pranata tradisional/adat, forum warga dan sebagainya merupakan komponen masyarakat sipil yang seyogianya berperan dalam pengembangan tatapemerintahan, termasuk menaggulangi penyakit korupsi.
Beberapa peran yang dapat dikembangkan masyarakat sipil termasuk,
o Partisipasi aktif dalam pembangunan kerangka hukum dan kebijakan publik melalui fungsi sosialisasi dan konsultasi. Misalnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah (Perda) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Termasuk juga memperjuangkan penegakan perinsip-perinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kerangka peraturan tersebut.
o Peran pengawasan, yang dikenal dalam undang-undang sebagai fungsi ‘ pengawasan masyarakat’ dalam mengelola pengadaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan ini diharapkan dapat mencega berkembangnya penyimpangan, menekan peluang atau memperbesar resiko korupsi. Peran ini dapat diwujudkan misalnya, dengan mempertanyakan penyimpangan tersebut kepada instansi yang bersangkutan, dan bila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, melaporkan kepada :
• pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;
• aparat pengawas internal seperti BPKP dan Inspektorat;
• DPR atau DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dan pemerintahan;
• Lembaga penyelidik dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya;
• Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi atau pengawasan pemerintah dan/atau pers.
a. Tantangan
Namun dalam pengembangan perannya, beberapa masalh masih menghadang bagi masyarakat sipil, di antaranya ;
o Resistensi dari oknum beebagai institusi pemerintah ditingkat pusat maupun daerah terhadap peran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pemantauan. Hal ini banyak terjadi pada hal yang bersifat mendasar, sebagai prinsip tranparansi dan akuntabilitas dengan menutup akses informasi kepada masyarakat sipil, yang secara tegas dan eksplisit diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jaa pemerintah.
o Lemahnya kapasitas masyarakat sipil. Kelemahan ini bisa terdapat pada tingkat individual, kelembagaan maupun structural atau lingkungan tatapemerintahan. Hal ini termasuk kurangnya perhatian, minat dan perhatian masyarakat terhadap isu tatapemerintahan di tinglkat pusat maupun local, sampai pengetahuan tetang kerangka peraturan serta keterampilan dalam melakukan pemantauan dan menindak lanjuti temuan penyimpangan. Padahal secara langsung maupun tidak, isu tatapemerintahan ini mempengaruhi hajat hisup mereka. Kelemahan kapasitas masyarakat ini juga termasuk pengelolan dan sumberdaya masyarakat sipil dalam mengorganisasikan agenda-agenda tata kepemerintahan.
C. Tata Cara Peran Serta
Setiap orang berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi,jaksa,hakim,advokat). Dalam pasal 1,ayat 1,PP Nomor 71 Tahun 2000 di sebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya bahkan setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi yang menangani perkara tindak pidana korupsi, seperti juga tercantum dalam pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut.
Namun demikian, dalam ayat 2-nya (masih pasal 2 )di katakan, penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau pemintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
Informasi yang di maksud juga harus dapat di pertanggung jawabkan, sehingga dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 juga mensyaratkan informasi, saran, dan pendapat dari masyarakat tentang tindak pidana korupsi harus di sampaikan secara tertulis, di sertai dengan data pelapor yang lengkap, seperti nama dan alamat. Data pelaku dugaan tindak pidana korupsi juga harus di lampirkan, seperti di syaratkan dalam pasal 3 ayat 1 huruf b.

D. Hak dan Kewajiban
Penegak hukum berkewajiban memberikan pelayanan dan jawaban atas informasi, saran dan pendapat yang di sampaikan, seperti di atur dalam pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut dan penegak hukum wajib memberikan jawaban secara lisan ataupun tertulis paling lambat 30 hari setelah informasi, saran dan pendapat diterima(pasal 4ayat 2). Terkait peran serta itu,masyarakat sebagai pelapor berhak mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum seperti diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 peraturan pemerintah dimaksud.

E. Penghargaan
Atas peran serta memberikan informasi, saran dan pendapat itu,masyarakat berhak mendapatkan penghargaan atas upaya pencegahan dan membantu pemberantasan tindak pidana korupsi” setiap orang, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang telah berjasa dalam uaha pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak pendapatkan penghargaan “(pasal 7 ayat 1 ).
Penghargaan tersebut tidak harus berupa materi, bisa juga berupa piagam penghargaan. Ayat 2 dalam pasal 7 mengatakan, penghargaan dapat berupa piagam atau premi. Besarnya premi di tetapkan paling banyak 2 permil dari nilai kerugian negara yang di kembalikan dan di berikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 11).
Meski diatur hak dan kewajiban serta pemberian penghargaan, masyarakat di tuntut konsekuen dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum,tidak asal melapor dan memfitnah orang.

F. Peran Lain
Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak sebatas seperti yang di ungkapkan dalam PP Nomor 71 / 2000.Banyak serta dan dukungan lain yang bisa dilakukan masyarakat dalam kaitan itu.
Dalam buku Mengenali dan Memberantas Korupsi yang di terbitkan komisi memberantas korupsi (KPK), di sebutkan dukungan lain yang bisa diberikan masyarakat, mis
alnya, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor memboikot dan memasukan nama koruptor dalam daftar hitam, dan tidak memilih pejabat dan pemimpin yang terlibat korupsi.
Dalam upaya pencegahan, bisa di lakukan dengan melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yang anti korupsi, melaporkan gratifikasi, melaporkan bila terjadi penyelewengan dan penyelenggaraan negara dan berani melakukan kesaksian dalam pemeriksaan perkara korupsi, serta mendukung proses hukum, baik terhadap orang lain (termasuk kerabatnya) maupun terhadap diri sendiri

BAB III
KESIMPULAN

 Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya dalam pemberantasan korupsi, tidak bisa hanya mengandalkan lembaga-lembaga pemerintahan, karena terkadang hidung aparat lembaga itu tak mampu menemukan indikasi praktik korupsi atau bahkan tak mampu mengendus gejala adanya indikasi praktik korupsi. Laporan dari masyarakat malah menjadi andalan mereka untuk memulai penyelidikan. Karenanya, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk membantu aparat pemberantas korupsi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya .
 Indonesia, dipersepsi sebagai negara terkorup di Asia (Survey PERC 2004) atau terkorup ke II dari 133 negara di dunia (CPI Transparency International)
 Sebagai mana pengalaman di negara lain di dunia, peran masyarakat sipil baik secara terorganisir maupun individual yang berintegritas, diharpkan mampu mendorong perubahan ini pada percepatan dan hasil-hasil yang nyata dalam pemberantasan korupsi.
 Suatu fakta yang kerap luput dari perhatian rakyat banyak adalah bahwa praktek korupsi terbesar dan paling merajalela terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah (public procurement).
 Korupsi juga merusak modal sosial, karena menjalar menjadi sesuatu hal yang ‘biasa’ atau kelaziman yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat. Modal politik tergerus oleh meningkatnya ketidakpercayaan rakyat pada administrasi pemerintahan.
 Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus meretas belenggu korupsi sistemik di dalamnya, tidak akan cukup bergantung pada inisiatif dan peranserta pemerintah (eksekutif, legislative, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen masyarakat sipil.
 Beberapa peran yang dapat dikembangkan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi antara lain ;
o Partisipasi aktif
o Peran pengawasan
 Peran pengawasan dapat diwujudkan misalnya, dengan mempertanyakan penyimpangan tersebut kepada instansi yang bersangkutan, dan bila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, melaporkan kepada :
• pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;
• aparat pengawas internal seperti BPKP dan Inspektorat;
• DPR atau DPRD
• Lembaga penyelidik dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya;
• Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi atau pengawasan pemerintah dan/atau pers.
 Dalam pasal 1,ayat 1,PP Nomor 71 Tahun 2000 di sebutkan peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 Penegak hukum berkewajiban memberikan pelayanan dan jawaban atas informasi, saran dan pendapat yang di sampaikan, seperti di atur dalam pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah tersebut dan penegak hukum wajib memberikan jawaban secara lisan ataupun tertulis paling lambat 30 hari setelah informasi, saran dan pendapat diterima(pasal 4ayat 2)
 Dalam buku Mengenali dan Memberantas Korupsi yang di terbitkan komisi memberantas korupsi (KPK), di sebutkan dukungan lain yang bisa diberikan masyarakat, misalnya, mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor memboikot dan memasukan nama koruptor dalam daftar hitam, dan tidak memilih pejabat dan pemimpin yang terlibat korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.hukumonline.com/default.asp
http://www.iprocwatch.org/
http://apindonesia.com/new/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=36
http://www.qbheadlines.com/index.php?cat=2
http://forum.ti.or.id/
http://www.transparansi.or.id/main.html
http://www.banten.go.id/index.php?link=isi&id=299&nama=Menara+Banten

Mahasiswa dan Korupsi

Juli 20, 2008

BAB I
PENDAHULUAN

Secara definitif, korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau segolongan orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atau dalam bahasa yang lain, perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri, melanggar hukum, dan merugikan orang lain/bangsa.
Sudah berpuluh tahun bangsa Indonesia menderita keterpurukan akibat perbuatan segilintir masyarakat yang memiliki kekuasaan dan menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Tahun 2006 saja, Indonesia menderita kerugian akibat kebocoran dana, terutama dalam sektor BUMN, hingga mencapai angka yang cukup fantastis, Rp 161 triliun. Angka ini mengalami akselerasi yang cukup pesat setelah sebelumnya di tahun 2005 sebesar Rp 125 triliun (ICW 2006). Kondisi perkorupsian yang memprihatinkan ini juga meletakkan Indonesia pada posisi 134 dari 163 negara yang diurutkan dari Negara terbersih (posisi 1) hingga ke Negara terkorup (TI Perception Index Indonesia 2,4). Jumlah kasus pun cukup banyak terjadi, terutama di daerah Barat, Jakarta, Sumsel, dan Bangka Belitung yang mencapai 14-17 kasus per tahun.

BAB II
MAHASISWA DAN GERAKAN ANTI KORUPSI

Negara kita sudah penuh dan tenggelam dengan korupsi, ibarat dengan banjir kita sudah kebanjiran dengan korupsi. virus korupsi sudah sedemikian membumi dinegara kita. dalam setiap sudut kehidupan korupsi bisa mampir dan duduk ngopi bersama kita.
Melihat fenomena diatas, maka perlu orang- orang handal dan bernyali besar dalam penanganan kasus- kasus korupsi. orang- orang handal adalah yang mengerti permasalahan dan punya jalan keluar. nyali besar adalah orang- orang yang memang berani menghadapi resiko. karena berbicara kasus korupsi adalah berbicara orang- orang besar dan berkuasa, mereka tentunya tak akan tinggal diam bila mereka kita usik.
Seorang investigator dalam melakukan monitoring dan investigasi haruslah pelit dalam berbicara kepada publik. sekarang timbul pertanyaan kenapa?. tujuannya adalah supaya kasus yang kita periksa jangan sampai kehilangan jejak. coba anda bayangkan bila investigator terlalu bebas dan terang- terangan berbicara kepada siapa saja, tentunya disitu dia akan kehilangan jejak dan bukti. sang koruptor akan segera melakukan berbagai cara untuk menghilangkan bukti dan saksi, dan yang paling ekstrim adalah saksi dan investigator akan dibunuh. beranjak dari hal diatas maka bila anda ingin menjadi seorang investigator yang sukses anda harus pelit bicara, itu adalah kunci sukses dan keselamatan saudara.
A. Apa Itu Korupsi?
Dalam seni perang, terdapat ungkapan “untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri”. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi, namun demikian pengertian korupsi menurut hukum positif (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi) adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifiksikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Boni Hargen, yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah (media online 2003), yaitu:
• Wilayah Individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan.
• Wilayah Sistem, dikenal sebagai aspek institusi/administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif. Mekanisme kontrol yang lemah dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi.
• Wilayah Irisan antara Individu dan Sistem, dikenal dengan aspek social budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah dan organisasi non pemerintah. Selain itu meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang perduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.
Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan komplek. Menurut Soejono Karni, beberapa dampak korupsi adalah
a. rusaknya sistem tatanan masyarakat,
b. ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi,
c. munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat,
d. penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum,
e. yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan.

Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain:
a. memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi,
b. upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan,
c. tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratifnya) dan meliputi berbagaui elemen. Sebagaimana Hong Kong dengan ICAC-nya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu preventif, investigative dan edukatif. Strategi preventif adalah strategi upayapencegahan korupsi melalui perbaikan system dan prosedur dengan membangun
budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability & responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi.
Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (integrity) serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral.
B. Gerakan Mahasiswa
Sudah menjadi fitrah mahasiswa yang notabene direpresentasikan sebagai pemuda gelisah ketika melihat sesuatu yang salah terjadi di hadapannya. Kerugian yang diderita oleh bangsa ini dan semakin dahsyat peningkatannya setelah reformasi 1998 membuat mahasiswa harus berhenti sejenak menarik nafas dan mereleksikan kembali perjuangan yang telah dilakukan di tahun-tahun lalu. Ada sesuatu yang tertinggal dan belum terselesaikan dalam rangka reformasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Jika menilik dan mencermati gerakan yang telah digagas oleh angkatan 98, kita akan menemukan bahwa reformasi memiliki 2 agenda besar : 1). Menumbangkan symbol rezim orde baru (Presiden Soeharto), dan 2). Mengisi pos-pos reformasi dengan kekuatan non status Quo untuk mengubah kebijakan arah Indonesia. Dalam implementasinya, tampaknya ada sesuatu yang terlupa dalam analisis mahasiswa saat itu, yakni kekuatan orde baru yang seolah-olah menjadi bersayap ke seluruh elemen pemerintahan setelah symbol mereka tumbang. Terbukti cengkraman orde baru semakin kokoh ke sektor-sektor penguasaan hajat hidup orang banyak. Korupsi di BUMN menempati peringkat tertinggi jauh meninggalkan peringkat kedua dan ketiganya, DPR/DPRD dan Pemerintah Daerah. Sesuatu yang salah adalah saat kita tidak memiliki kekuatan yang terukur dan cukup untuk mengisi reformasi. Belum lagi ditambah aliansi-aliansi strategis terpecah setelah soeharto lengser. Masing-masing elemen gerakan menjadi euforian dan melupakan kekuatan utamanya, kesatuan gerak.
Kesalahan ini ternyata harus ditebus dengan harga yang mahal, keterpurukan yang semakin menjadi-jadi dalam masyarakat kita. Kapitalis semakin mengurat akar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Budaya konsumtif dan having fun telah menjadi tren. Sekarang musuh gerakan mahasiswa tidak hanya sebuah hegemoni kekuasaan yang tampak, tapi juga yang tidak tampak kini telah menampar kaum idealis. Gerakan mahasiswa kini blur dalam mengambil
tindakan. Masing-masing elemen gerakan tidak berada dalam satu strategi yang sama dalam mengisi perbaikan. Kekuatan mahasiswa yang utama, intelektual, idealism, dan kebersamaan perlahan mulai melemah. Kebersamaan dalam mengusung satu gerakan yang sama harus tercerai berai oleh egoism dan syahwat gerakan : popularitas jalanan.
Ditambah dengan kapasitas internal kaum muda mahasiswa saat ini yang sudah pas-pasan, membuat kita menjadi gagap dalam mengambil tindakan terhadap perbaikan bangsa Indonesia. Kita menjadi tidak percaya diri dan pesimis bahwa mahasiswa mampu mengambil langkah-langkah perbaikan bangsa. Kita juga sudah melupakan sejarah, dimana Moehammad Natsir dalam usia berkisar 21-24 tahun mampu merumuskan perbaikan bangsa dan berdiskusi serius panjang lebar dengan Soekarno selaku presiden Indonesia. Melemahnya budaya diskusi, menulis, berpikir sesuatu untuk perbaikan bangsa telah menjadi ciri kaum muda sekarang.
C. Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi
Pertama bahwa tuntasnya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan ”hutang” mahasiswa. Penyebabnya adalah munculnya semangat pemberantasan korupsi di negara kita tidak lain adalah karena gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa. Reformasi tidak hanya selesai saat Soeharto ”berhasil” dijatuhkan dari kekuasaannya. Reformasi tidak hanya selesai saat era orde baru berakhir dan melahirkan sebuah orde reformasi. Tetapi, reformasi hanya akan selesai bila agenda reformasi telah dituntaskan. Dan salah satu dari agenda tersebut adalah pemberantasan korupsi. Oleh karena itulah, mestinya mahasiswa berada pada garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kita tentu sepakat bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang pada tingkatan tertentu dapat menimbulkan ketidakstabilan politik, menghambat pertumbuhan ekonomi serta meruntuhkan sendi-sendi demokrasi. Begitu berbahayanya dampak korupsi mengharuskan pemberantasannya juga mesti luar biasa.
Yang perlu disadari adalah, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan. Sebab, peraturan perundang-undangan juga merupakan buatan manusia (bahkan mungkin koruptor) yang dengan mudah juga dapat di ubah oleh manusia (koruptor). Sebagai contoh adalah Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang didalamnya terdapat Pasal mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini kemudian dijadikan dalih oleh Mulyana W. Kusuma (terpidana kasus korupsi KPU) untuk diuji materil ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan UUD 1945 dan sebagaimana kita ketahui Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Padahal Pengadilan Tipikor sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pemberantasan korupsi.
Contoh lainnya adalah ketika Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang bersiap-siap membawa tiga Hakim Agung ke pangadilan pada tahun 2000 pada akhirnya malah dibubarkan hanya karena cacat yuridis dalam pembentukan tim tersebut. Demikian juga dengan kasus bebasnya sepuluh orang mantan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 yang terjerat kasus korupsi APBD Sumbar 2002. Dalam amar putusannya Hakim Agung yang dipimpin oleh Bagir Manan menyebutkan bahwa kesepuluh orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi tidak dapat dihukum karena aturan perundang-undangan yang dilanggar telah dicabut. Tentunya hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi kedepan. Dengan kata lain para koruptor memiliki sebuah ”amunisi baru” untuk lepas dari tuntutan hukum dengan bermain pada level aturan perundang-undangan.
Dalam upaya pemberantasan luar biasa ini, mahasiswa mestinya memegang peranan utama. Sebagai kaum intelektual yang mengobarkan semangat reformasi mahasiswa berada pada lini depan dalam memantau dan mengawasi selesainya salah satu agenda reformasi ini.
D. Korupsi sebagai Grand Issue
Sebagaimana yang kita ketahui, dalam perjalanan sejarah bangsa ini, mahasiswa merupakan salah satu pelaku sejarah terpenting yang berhasil mengukir ”prestasi” membanggakan. Keberhasilan menggulingkan Soekarno merupakan hasil dari gerakan mahasiswa demikian juga dengan menjatuhkan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa.
Sayangnya, pergerakan mahasiswa (terutama sejak era reformasi) menunjukkan grafik yang makin menurun. Barangkali penyebabnya adalah orientasi pergerakan mahasiswa yang terpecah. Bila saat menjatuhkan Soekarno dan Soeharto mahasiswa memiliki agenda yang sama maka sejak reformasi masing-masing mahasiswa mengusung agenda sendiri-sendiri.
Yang mengecewakan adalah agenda tersebut makin jauh dari isu besar yang hingga saat ini belum tuntas yakni reformasi. Terus terang kita prihatin melihat misalnya aksi peringatan hari HIV/AIDS jauh lebih ”meriah” daripada peringatan hari HAM maupun hari Anti Korupsi yang waktunya relatif berdekatan.
Memang, tidak ada yang salah dengan berbagai orientasi gerakan mahasiswa itu, tetapi melupakan agenda yang kita usung sendiri merupakan sebuah ”penyelewengan yang disengaja”. Barangkali satu kelemahan kita (mahasiswa) saat ini adalah tidak mempunyai grand issue yang sama. Dengan kata lain, gerakan mahasiswa terpecah disebabkan karena mahasiswa sudah tidak mampunyai ”musuh” yang sama seperti yang terjadi pada masa lalu.
Bagi kita, korupsi dapat menjadi sebuah grand issue yang mesti mendapatkan prioritas. Sebab, sebagaimana yang sudah di tulis didepan bahwa korupsi merupakan ”biang” dari kehancuran sendi-sendi kehidupan bangsa. Tidak ada bangsa yang maju di dunia ini bila bangsa tersebut masih terjangkit virus korupsi. Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru dunia muncul salah satunya dilatar belakangi oleh seriusnya rakyat dan pemerintah Cina dalam memberantas korupsi.
Selain itu, barangkali tidak ada diantara kita yang tidak sepakat bahwa korupsi merupakan musuh bersama. Oleh karena itu, menjadikan korupsi sebagai grand issue menjadi sebuah keharusan bila kita benar-benar ingin memperbaiki dan membebaskan bangsa ini dari keterpurukan.
E. Mahasiswa Sering Berhasil
Dalam bukunya ”Membedah Hukum Progresif” Satjipto Rahardjo mengungkapkan apresiasinya terhadap gerakan pemberantasan korupsi di Sumbar yang berhasil menyeret 43 Anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 ke pengadilan atas kasus korupsi APBD sumbar 2002. Istilah korupsi berjamaah menjadi tren di Indonesia waktu itu yang tidak lain merupakan istilah yang diberikan oleh aktivis mahasiswa Sumbar terhadap kasus korupsi tersebut. Satjipto Rahardjo bahkan memberi judul tulisannya tersebut dengan ”Belajar Dari Sumbar”. Sungguh sebuah reward yang luar biasa bagi pergerakan mahasiswa Sumbar waktu itu.
Tak hanya Satjipto Rahardjo, hampir seluruh orang yang fokus terhadap isu-isu korupsi ”angkat topi” atas keberhasilan mahasiswa Sumbar waktu itu. Sayangnya, keberhasilan itu tidak mampu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Padahal sampai saat ini kasus tersebut belum tuntas. Bagaimana nasib eksekusi terhadap mantan anggota DPRD Sumbar yang sudah diputus bersalah hingga Mahkamah Agung itu?
Untuk itu, memori semangat pemberantasan korupsi harus kembali dibangkitkan. Kasus korupsi mantan anggota DPRD Sumbar hanyalah salah satu dari puluhan kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Barat khususnya. Berdasarkan data yang penulis dapat dari LBH Padamng, sepanjang tahun 2006 saja terdapat sebanyak 51 Kasus Korupsi dengan kerugian negara mencapai lebih dari 71 Milyar Rupiah. Suatu jumlah yang sangat besar yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dari 51 kasus tersebut, 2 kasus diantaranya masih dalam tahap penyelidikan, 10 kasus dalam tahap penyidikan, 7 kasus dalam tahap penuntutan dan hanya 6 kasus yang telah diputus oleh Pengadilan. Beberapa kasus diantaranya bahkan di peti eskan oleh aparat penegak hukum.
Membebaskan bangsa ini dari prediket sebagai salah satu negara terkorup di dunia memang tidak mudah. Namun, bukan berarti kita harus menyerah dalam memberantas korupsi. Diperlukan kemau
an semua pihak dan komitmen dalam memandang korupsi sebagai musuh bersama. Korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yang harus ditumpas hingga ke akar-akarnya.
Untuk itulah, perlu dibangun sebuah upaya progresif dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Upaya progresif ini dapat dibangun disemua lini. Dan mahasiswa sekali lagi memegang peranan utama dalam mengawasi dan mamantau proses pemberantasan korupsi di negari ini.
Agaknya, momen hari anti korupsi se dunia nanti dapat dijadikan hari untuk mengevaluasi sejauh mana bangsa ini telah mampu mewujudkan cita-cita untuk bersih dari korupsi. Hari anti korupsi juga mesti dijadikan momen untuk mengembalikan semangat anti korupsi serta menyatukan langkah dalam melawan segala bentuk kejahatan korupsi demi mencapai bangsa yang makmur, cerdas, adil dan maju…
F. Perlawanan Terhadap Korupsi
Kondisi yang tertatih-tatih tidak membuat mahasiswa harus berhenti bergerak. Genapi kekuatan, perkecil kekurangan. Permasalahan besar bangsa ini tampak kembali, meski ternyata adalah sebuah gunung es korupsi. Semua strategi bersama yang dirumuskan oleh gerakan mahasiswa akan menjadi bertaring ketika semua masif dalam bergerak. Mengembangkan kapasitas diri juga harus parallel dengan wacana kebangsaan yang dimiliki.
Korupsi adalah sebuah penyakit komplikasi dengan banyak dokter yang menangani, salah satunya adalah gerakan mahasiswa. Dimana kita bisa mengambil peran?
Pertama, secara kultural, kita bisa melakukan sebuah pendidikan kepada masyarakat (civic education). Pendidikan yang diberikan terbagi menjadi dua bagian, sektor kejiwaan (erat kaitannya dengan agama) dan sektor intelektual. Pendidikan ini akan menjadi tools bagi masyarakat dalam memilah dan menganalisa kasus korupsi yang terjadi dalam institusi-institusi masyarakat.
Kedua, masih bermain secara kultural, jika mahasiswa mampu berartikulasi dalam sebuah gerakan formal (BEM/KM), tetap mengagendakan pengawalan APBD/APBN dalam rangka terus menjadi pressure group bagi pemerintah. Setidaknya koruptor akan menjadi lebih awas terhadap perilakunya.
Ketiga, jika kita tetap konsisten mengeskalasikan gerakan anti korupsi dan mampu bergerak aktif, membentuk sebuah LSM bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Sebagai gambaran, SACW yang baru saja dibentuk pada kabinet KM ITB 2006/2007 lalu sudah membuat embrio gerakannya. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, anggota SACW dari UIN Padang sudah mulai mengembangkan sayap. Begitu pula mereka yang berada di UnHalu Sulawesi sudah melakukan investigasi terhadap rektorat mereka yang ternyata memang terjerat kasus korupsi. Sebuah kekuatan kultural yang menjelma menjadi kekuatan dahsyat.
Ketiga format gerakan diatas adalah sebuah upaya sederhana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka perbaikan global yang juga digagas oleh elemen-elemen lain disamping mahasiswa dalam rangka menumpas korupsi. Mereka yang juga bersama-sama kita enggan hidup bersama korupsi juga harus menjadi aliansi kita, karena korupsi sekali lagi adalah sebuah penyakit komplikasi yang bisa dsembuhkan tidak hanya dengan satu dokter.

BAB III
P E N U T U P

Dibutuhkan sebuah kesabaran revolusioner alam bergerak. Ciri-ciri gerakan mahasiswa memang lamban dalam bergerak. Bangsa ini diperbaiki tidak dengan otot saja, namun juga dengan otak. Kekuatan utama mahasiswa, sekali lagi kami ungkapkan, adalah kebersamaan yang menjadikannya masif dalam menekan kedzaliman mereka yang dzalim. Ketika tercerai berai, kita menjadi hanya segelintir orang yang sekedar berwacana saja. Perlu sebuah konsistensi bergerak dan kekuatan doa juga yang menjadi spirit bagi gerakan. Karena semua hal yang kita uahakan, hanya akan kita persembahkan menjadi untaian amal kebaikan kepada Allahu Azza Wa Jalla.
Berikut rangkuman makalah yang kami simpulkan dari makalah kami diatas
1. korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau segolongan orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
2. Sudah menjadi fitrah mahasiswa yang notabene direpresentasikan sebagai pemuda gelisah ketika melihat sesuatu yang salah terjadi di hadapannya.
3. Pertama bahwa tuntasnya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan ”hutang” mahasiswa. Penyebabnya adalah munculnya semangat pemberantasan korupsi di negara kita tidak lain adalah karena gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa.
4. Dalam upaya pemberantasan luar biasa ini, mahasiswa mestinya memegang peranan utama. Sebagai kaum intelektual yang mengobarkan semangat reformasi mahasiswa berada pada lini depan dalam memantau dan mengawasi selesainya salah satu agenda reformasi ini.
5. Korupsi adalah sebuah penyakit komplikasi dengan banyak dokter yang menangani, salah satunya adalah gerakan mahasiswa.
6. Jika kita tetap konsisten mengeskalasikan gerakan anti korupsi dan mampu bergerak aktif, membentuk sebuah LSM bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Sebagai gambaran, SACW yang baru saja dibentuk pada kabinet KM ITB 2006/2007 lalu sudah membuat embrio gerakannya. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, anggota SACW dari UIN Padang sudah mulai mengembangkan sayap. Begitu pula mereka yang berada di UnHalu Sulawesi sudah melakukan investigasi terhadap rektorat mereka yang ternyata memang terjerat kasus korupsi. Sebuah kekuatan kultural yang menjelma menjadi kekuatan dahsyat.

Selain itu disini kami selaku pemakalah akan menuliskan sebuah artikel yang dituliskan oleh seorang mahasiswa yang kesal dan dongkol melihat orang yang lupa akan bahaya korupsi. Berikut artikelnya ;

Hari ini banyak diantara kita yang hanya berbicara tentang perubahan, banyak seminar diadakan untuk membahas tentang bagaimana melakukan perubahan. namun hanya sebatas itu, selesai seminar selesailah semangat untuk melakukan perubahan.

Banyak juga diantara kita yang hanya memimpikan negara ini bebas korupsi. debat ala warung kopi sering terjadi dan berlangsung setiap hari. namun lagi- lagi hanya sebatas itu, habis debat semangatpun kembali padam.
seminar dan debat itu penting, tapi apabila tanpa dilanjutka dengan tindakan nyata, maka sia- sialah semua itu,hanya membuang energi dan anggaran. negara ini membutuhkan orang – orang yang tidak hanya pandai bicara dalam pemberantasan korupsi, tapi juga membutuhkan anak bangsa yang berani melawan dengan tindakan nyata.
Hari ini setengah dari bagian republik ini sudah terjual kepada bangsa asing, itu ulah daripada pemimpin- pemimpin kita yang korup, yang hatinya sudah dirasuki setan tamak dan hantu rakus.kita sebagai anak bangsa berkewajiban memerangi mereka sampai keakar- akarnya.apabila kita hanya diam terus, maka mereka akan terus meraja lela dan kita akan sepenuhnya terjual keluar negeri, subhanallah.
Untuk itu, bangunlah hai anak bangsa dari mimpimu yang panjang,perubahan tak akan datang hanya dengan bermimpi yang indah- indah. mari kita satukan kekuatan, atur barisan untuk sama- sama memerangi para koruptor- koruptor yang sudah begitu merajalela membuat negeri ini bangkrut. Mari kita lihat……. lawan……… hajar…… laporkan….. setiap ada tindak pidana korupsi walau dalam skala kecil. ingat…..!! perubahan tak akan datang bila kita hanya bermimpi.kalau bukan kita siapa lagi………??!!

DAFTAR REFERENSI

http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/peranan_mahasiswa.pdf
http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com_banners&task=click&bid=8
http://lifestyle.okezone.com/index.php/Trend
http://www.abolhaq.web.ugm.ac.id/sma2/artikel_detail.php?id=899
http://rhisy.blogsome.com/2006/08/22/periodesasi-gerakan-mahasiswa/

Legislatif Vs Korupsi

Juli 20, 2008

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia betul-betul menjadi negeri para koruptor. Setidaknya, melihat perkembangan pembongkaran kasus-kasus korupsi dalam beberapa waktu terakhir, rasanya hampir tidak ada institusi publik yang bebas dari (indikasi) praktik korupsi.
Secara horisontal, praktik korupsi menyebar ke semua ranah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu, secara vertikal, praktik korupsi terjadi dari tingkat pusat sampai pada level paling rendah di daerah. Bahkan, banyak gejala memperlihatkan bahwa praktik itu juga terjadi pada institusi publik yang non-negara.
Salah satu kasus korupsi di institusi publik yang paling banyak mendapat sorotan adalah kasus korupsi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kasus korupsi KPU menarik karena indikasi korupsi dilakukan oleh oknum yang berasal dari berbagai latar belakang seperti dari perguruan tinggi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan birokrat. Dengan perbedaan latar belakang itu, kasus korupsi KPU memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara cendikiawan, aktivis, dan birokrat dalam korupsi. Kolaborasi itu semakin luas karena uang panas KPU juga mengalir sampai ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Contoh lain kekuasaan yang cenderung korup juga dapat dibuktikan dari terungkapnya kasus penggunaan dana abadi umat (DAU) di Departemen Agama. Kasus DAU memperlihatkan betapa bobroknya mentalitas pejabat di negeri ini. Pejabat dengan begitu gampangnya menggunakan dana umat untuk kepentingan pribadi. Selain karena aji mumpung, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pejabat menggunakan DAU untuk menunaikan ibadah haji. Sama dengan kasus korupsi KPU, berdasarkan hasil penyidikan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dana haji ini juga mengalir sampai ke DPR (Koran Tempo, 22/06).
Salah satu institusi negara yang paling potensial membangun zona bebas korupsi adalah DPR. Dasar pemikirannya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR menjadi titik sentral pusaran mekanisme ketatanegaraan. Dalam pandangan Jeremy Pope (2003), sebagai badan pengawas, parlemen adalah pusat perjuangan untuk mewujudkan dan memelihara tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberantas korupsi. Dalam konteks itu, DPR amat mungkin menggunakan jenjang ketinggian otoritas lembaga mereka untuk memerangi para koruptor.
Sebagai wakil rakyat, semestinya anggota DPR menjadi garda depan dalam pemberantasan korupsi, karena secara moral mereka harus menjadi yang pertama untuk terikat dengan semua produk hukum yang telah dihasilkan. Apalagi setelah dilakukan amendemen UUD 1945, dalam kerangka normatif-konstitusional dan praktik ketatanegaraan posisi DPR menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Jika otoritas yang demikian digunakan secara positif, posisi dominan wakil rakyat menjadi sangat potensial untuk memerangi praktik korupsi.
Apalagi, selama ini publik yakin bahwa tidak semua anggota DPR terlibat dan mau melakukan korupsi. Kamingnya, mereka yang tidak terlibat belum pernah bergabung dalam sebuah kelompok yang secara kolektif menyuarakan antikorupsi (voice of anticorruption) dari dalam DPR. Sampai sejauh ini, Individu-individu yang antikorupsi tersebut gagal mengembangkan kesalihan personal menjadi kesalihan sosial. Akibatnya, publik sulit membedakan secara jelas antara anggota DPR yang korup dengan anggota DPR yang antikorupsi.

BAB II
LEGISLATIF DAN ANTI KORUPSI

A. Pengertian Legislatif
Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam sistem Presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

B. Peran Legislatif Dalam Memberantas Korupsi
Lembaga legislatif adalah salah satu unsur dalam pemerintahan yang mempunyai tugas dan peran dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut seiring dengan ketentuan UU no 20 tahun 1999 yang menekankan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pasal 3 UU tersebut menggarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus meliputi asas-asas (1). Kepastian hukum, (2). Tertib penyelenggaraan negara, (3). kepentingan umum, (4). Keterbukaan, (5). proporsionalitas, (6). Profesionalitas, (7). Akuntabilitas.
Penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam lembaga legislatif daerah, jika mengacu pada tujuh asas tersebut, maka tidak akan terjadi tindak pidana korupsi. Secara nyata dalam pelaksanaannya legislatif selalu mengabaikan asas-asas tersebut sehingga terjadilah Korupsi.
C. Membongkar Korupsi Parlementer
Ditangkapnya anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berujung pada upaya penggeledahan ruang kerja Al Amin di Gedung DPR RI. Namun, keinginan penggeledahan itu baru terlaksana Senin (28/3) setelah pekan lalu keinginan KPK itu terpaksa diurungkan karena pihak DPR melarangnya.
Aksi cleaning dilakukan KPK untuk menggeledah DPR sebagai lembaga terhormat yang sejak lama dikenal sebagai lembaga yang tersentuh oleh cengkeram hukum. Bahkan, ada anggota DPR yang sempat menginginkan agar KPK yang dinilai sudah menjadi lembaga superbody ini ditinjau kembali kekuasaannya. Ada juga wacana pembubaran KPK.
Dalam era keterbukaan sejak reformasi bergulir, sudah senyatanya bahwa tak ada lembaga yang sakral dan kebal hukum, termasuk lembaga setingkat parlemen. Sebuah keharusan digeledah guna mewujudkan sebuah sistem negara yang bebas dari tindak penyelewengan berupa korupsi, kolusi, dan transaksi kekuasaan.
Berdasarkan data yang tercatat di Transparansi internasional (TI), parlemen memang salah satu lembaga yang paling subur dengan tindakan korupsi. Sangat logis kiranya, parlemen sebagai sebuah lembaga memiliki kekuasaan dalam melakukan fungsi legislasi dan kontrol atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lembaga eksekutif.
Usaha yang dilakukan KPK selama ini untuk memusnahkan korupsi cukup tepat. Parlemen yang memiliki kekuasaan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik tentu menjadi medium bagi terbukanya keran suap dan budaya sogok baik dari pihak swasta pun lembaga eksekutif. Upaya KPK untuk menggeledah parlemen adalah langkah strategis untuk memberantas korupsi yang dikenal surga para koruptor. Parlemen dengan segala kekuasaannya adalah episentrum dari segala tindakan penyelewengan dan penggelapan dana negara.
Kasus suap yang dilakukan anggota DPR RI atau parlemen, bukanlah yang pertama tercium media. Tapi, masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan di daerah. Mereka melakukannya secara masif dan terorganisasi melalui penyelewengan dana APBD.
Sungguh ironis negeri ini, di tengah keterpurukan, keterbelakangan dan kebodohan yang melanda negeri ini. Elite kita disibukkan dengan pengurasan kekayaan dan harta rakyat untuk kepentingan pribadi. Di manakah moralitas dan sensibilitas kekuasaan akan realitas politik yang kian terpuruk? Bilakah sistem multipartai mengakhiri kebisuan akan ke-jalut-an kuasa?

D. Metamorfosis Lembaga
Berdasarkan catatan yang ada, secara nasional, tidak kurang dari 300 anggota DPRD terlibat dalam penyelewengan dana APBD berupa tindak pidana korupsi dan suap. Jumlah itu, sebagian besar sudah berada dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Hampir dapat dipastikan, peran parlemen bermetamorfosis dan fungsi pengawasan menjadi instrumen akumulasi kekayaan semata. Karena itu, tidak mengherankan jika saat pencalonan, para caleg rela menghamburkan uang dengan harapan saat terpilih mereka bisa mendapat untung yang lebih besar.
Seorang ilmuwan politik berkebangsaan Argentina Atilio Boron pernah menggambarkan hilir sejarah percaturan politik adalah uang. Hal itulah, yang terlihat dalam perc
aturan politik kita kini. Apalagi menjelang perebutan singgasana kekuasaan April tahun mendatang.
Berpolitik di Indonesia memang ibarat dagang, Bukan politik dalam pengertian modern dengan politisi hadir sebagai negarawan yang rela bekerja untuk rakyat banyak. Lebih fatal lagi perilaku korup wakil rakyat seolah diterima sebagai sesuatu yang wajar dan dipertontonkan secara kasar di mata rakyat.
Pascajatuhnya rezim Orba, suara demokratisasi menjadi tuntutan yang tak tertawarkan sebagai antitesis sistem otoriter. Pada masa Orba yang terjadi adalah monovocal, artinya kesatuan sumber kuasa di tangan eksekutif. Parlemen hanya menjadi lembaga dalam kebisuan dan cengkeram eksekutif belaka.
Sebaliknya orde reformasi, kekuasaan menjadi polyvocal, yaitu kekuasaan menjadi hak milik semuanya, semua pihak berhak menyuarakan kepentingannya di mata publik. Optimalisasi peran trio kuasa adalah tuntutan dari demokrasi sebagai pilar terwujudnya demokrasi yang sehat. Yang menyuguhkan check and balance dalam setiap kebijakan publik.
Akan tetapi, sewindu lebih orde reformasi, yang terjadi adalah pembusukan trio kekuasaan lewat laku korupsi dan suap dalam rahim ketiga lembaga kekuasaan. Akhirnya, yang terjadi bukanlah mekanisme check and balance, melainkan sharing dan pembagian komisi atau uang transaksi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik. Itulah yang dilakukan Al Amin Nur Nasution.
Singkatnya, tidak ada legislasi di tingkat parlemen, tiadanya yudikasi di tingkat lembaga hukum dan absennya eksekusi di tingkat eksekutif untuk kepentingan rakyat. Yang tampak nyata hanyalah transaksi dan eksekusi untuk kepentingan komunal dan elite. Memang terjadi komunikasi politik di antara ketiganya, tapi sebatas untuk mengabadikan kepentingan masing-masing.
Indonesia yang memasuki alam demokrasi dan penganut sistem multipartai serta pasar bebas yang sering kali diyakini akan mengurangi ruang hidup korupsi karena melahirkan persaingan politik dan bisnis yang menuntut akuntabilitas publik justru tidak terjadi di Indonesia. Karena realitas yang berkembang malah memperlihatkan tingkat korupsi yang semakin memprihatinkan. Praktik pertukaran uang dengan jabatan, sogok-menyogok, penyimpangan anggaran negara, dan lainnya dilakukan secara terbuka dan tanpa malu.
Fakta itu tentu sangat mencengangkan karena terjadi di alam demokrasi multipartai yang diyakini banyak pihak sebagai sistem yang dapat membelenggu ruang hidup korupsi.

E. Dilema Korupsi
Selanjutnya korupsi yang terjadi di legislatif daerah justru menimbulkan beberapa dilema yaitu ; Pertama, dilihat dari sisi peran legislatif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Legislatif daerah adalah lembaga yang mempunyai legitimasi yang sangat kuat karena dipilih oleh rakyat sehingga harus mencerminkan sikap dan prilaku rakyat pemilihnya tetapi dalam kenyataan justru terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kedua, dilihat dari sisi kondisi anggota legislatif saat ini :
Pertama, Anggota Legislatif daerah tidak semua berasal dari pemerintahan sehingga tidak mempunyai pengetahuan birokrasi keuangan terkait dengan pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus oknum mantan anggota DPRD di Merangin yang ditahan karena korupsi cenderung menganggap bahwa perbuatan mereka tidak dilakukan dengan sendirinya tetapi melibatkan pihak lain yaitu eksekutif. jika dilihat dari kasus tersebut, maka asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya asas keterbukaan tidak digunakan oleh anggota legislatif maupun eksekutif.
Sementara itu asas keterbukaan mengarahkan kepada dua sisi yaitu pertama, sisi pihak yang memberi dan menerima anggaran negara harus mengetahui secara terbuka sumber anggaran, keguanaan anggaran dan peraturan yang terkait dengan anggaran tersebut. Kedua, sisi kepentingan masyarakat yaitu adanya hak masyarakat untuk mengetahui secara rinci dan transparan tentang jumlah anggaran, sumber anggaran dan kegunaan anggaran tersebut. Dengan demikian, jika kedua sisi keterbukaan tidak digunakan oleh legislatif daerah, maka tindakan korupsi cenderung akan terjadi dan pihak eksekutif berada posisi aman sebab sebagai pihak yang mengetahui ketentuan anggaran tersebut.
Kedua, Pengkaderan dalam partai politik tidak diarahkan pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik tetapi lebih diarahkan pada rekruitmen massa sehingga menimbulkan mentalitas yang lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan di legislatif. Ketiga, dilihat dari sisi lembaga yang berwenang dalam melakukan penindakan kasus korupsi di daerah yang kurang dari 1 milyar ; menurut pasal 11 Uu no 30 tahun 2002 “ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : huruf c ; menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dengan demikian, maka Pemberantasan korupsi yang berada dibawah 1 milyar diserahkan kepada Kejaksaan yang ada di daerah. Hal tersebut memberikan suatu kondisi yang dilema ; pertama, dalam pemerintahan daerah unsur emosional sosialitas kelembagaan masih terasa kental kadangkala menghilangkan nilai-nilai tugas dan fungsi dari lembaga masing-masing. Kedua, kondisi reformasi dalam lembaga kejaksaan belum berjalan dengan sempurna, seperti contoh tertangkapnya jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK. Ketiga, elemen masyarakat cenderung lebih sulit mengontrol sebagai akibat asas keterbukaan kurang dijalankan lembaga pemerintahan di daerah.
Dilema korupsi dalam legislatif daerah selayaknya harus diberantas dengan segera, baik secara hukum maupun secara sosial politik.
Secara hokum, pertama, seharusnya aparat penegak hukum harus melakukan penindakan kasus korupsi lebih diorientasikan pada sumber awal terjadinya tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan tebang pilih. Kedua, KPK harus menekankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU no 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut, huruf (c ) “ menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan”.
Selanjutnya secara sosial politik : Pertama pada tahap pengkaderan calon anggota legislatif dalam partai politik harus dititik beratkan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedua, dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dilembaga legislatif dan eksekutif harus mengedepankan unsur keterbukaan sehinga masyarakat mempunyai dasar untuk melakukan kontrol sosial.

F. Mengembalikan peran
Apa yang terjadi dalam tubuh lembaga-lembaga negara kita adalah imbas dari lemahnya monitoring masyarakat atas apa yang terjadi selama ini.
Ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai lembaga yang menunjang bagi transformasi kehidupan sosial serta perbaikan gizi dan kewarasan bangsa, kekeringan dan kebisuan akan kepentingan rakyat, upaya revitalisasi peran kelembagaan negara adalah sebuah keharusan.
Untuk mengakhiri episode keterpurukan yang diakibatkan oleh hilangnya kredibilitas dan akuntabilitas trio kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Maka hendaknya, bangsa ini menyadari akan kekeliruan laku dan perannya yang didasarkan pada keserakahan dan ketamakan sesaat atas nama diri.
Optimalisasi dan revitalisasi peran kelembagaan adalah sebuah kemestian bagi terbentuknya tatanan kenegaraan yang berkeadilan sosial. Jika tidak, maka apatisme publik akan menyelimuti hari-hari bangsa ini.
Selain itu, partisipasi dan kritik masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang bersih sangat menentukan cita-cita good governance. Dalam hal ini, peran organisasi sosial-keagamaan sangat dinantikan perannya dalam proses monitoring kekuasaan yang cenderung mengalami pembusukan politik kebangsaan.
Jika iktikad memperbaiki peran dan kualitas kerja lembaga kenegaraan dibarengi dengan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kelembagaan, bukan hal yang masygul kiranya celah/ruang hidup korupsi da
n segala bentuk penyelewengan negara akan sirna. Kita pun ramai-ramai menyeru, “Selamat jalan korupsi parlementer!

BAB III
K E S I MP U L A N

 Secara horisontal, praktik korupsi menyebar ke semua ranah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sementara itu, secara vertikal, praktik korupsi terjadi dari tingkat pusat sampai pada level paling rendah di daerah.
 Salah satu institusi negara yang paling potensial membangun zona bebas korupsi adalah DPR. Dasar pemikirannya, sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR menjadi titik sentral pusaran mekanisme ketatanegaraan.
 Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional.
 Dalam sistem Presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas, dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.
 Lembaga legislatif adalah salah satu unsur dalam pemerintahan yang mempunyai tugas dan peran dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut seiring dengan ketentuan UU no 20 tahun 1999 yang menekankan adanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
 Ditangkapnya anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berujung pada upaya penggeledahan ruang kerja Al Amin di Gedung DPR RI. Namun, keinginan penggeledahan itu baru terlaksana Senin (28/3) setelah pekan lalu keinginan KPK itu terpaksa diurungkan karena pihak DPR melarangnya.
 Kasus suap yang dilakukan anggota DPR RI atau parlemen, bukanlah yang pertama tercium media. Tapi, masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan di daerah. Mereka melakukannya secara masif dan terorganisasi melalui penyelewengan dana APBD.
 Berdasarkan catatan yang ada, secara nasional, tidak kurang dari 300 anggota DPRD terlibat dalam penyelewengan dana APBD berupa tindak pidana korupsi dan suap. Jumlah itu, sebagian besar sudah berada dalam tahap penyidikan dan penuntutan.
 Dilema korupsi dalam legislatif daerah selayaknya harus diberantas dengan segera, baik secara hukum maupun secara sosial politik.
 Apa yang terjadi dalam tubuh lembaga-lembaga negara kita adalah imbas dari lemahnya monitoring masyarakat atas apa yang terjadi selama ini.
 Untuk mengakhiri episode keterpurukan yang diakibatkan oleh hilangnya kredibilitas dan akuntabilitas trio kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Maka hendaknya, bangsa ini menyadari akan kekeliruan laku dan perannya yang didasarkan pada keserakahan dan ketamakan sesaat atas nama diri.

DAFTAR PUSTAKA

http://danangwd.wordpress.com/2007/01/19/otonomi-daerah-korupsi-dan-penegakan-hukum/
http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif
http://benyuleander.blogspot.com/2006/03/kontrol-sosial-bisa-jadi-mesin-uang.html
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=154378
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=154378
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/

Peran Eksekutif Membasmi Korupsi

Juli 20, 2008

BAB I
PENDAHULUAN

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah .
Di Indonesia Korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan fasiltas publik untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hokum.
Berdasakan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan Pada tahun 2005 PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Transparansi Internasional menempatkan Indonesia sebagai negara sepuluh besar yang terkorup didunia dalam hasil surveynya.
Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru dan menjadi endemik yang sangat lama semenjak pemerintahan Suharto dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematik telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Disamping lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum.
Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Menurut Bank Dunia bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.
Kejadian tersebut di atas menyebabkan protes dan penolakan dari masyarakat luas terhadap pemerintahan Suharto maupun para penggantinya. Adanya korupsi dimana-mana dan timbulnya perasaan jengkel karena keadilan yang dinantikan masyarakat tak kunjung tiba, ditambah lagi keadaan ekonomi rakyat kian parah. Indonesia Corruption Watch mengemukakan bahwa hal tersebut di atas menghasilkan krisis ekonomi di Indonesia yang berujung dengan kejatuhan rezim Suharto.
Reformasi nasional tahun 1998 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Suharto pada bulan Mei 1998 tidak serta merta mengeliminasi korupsi. Walaupun Presiden berikutnya setelah era Suharto berjanji untuk memerangi korupsi tetapi hanya sedikit sekali kemajuan yang dicapai untuk memerangi korupsi. Bahkan para presiden pengganti Suharto telah tercemari skandal korupsi seperti pengumpulan dana politik secara melawan hukum. Banyak para pejabat negara telah terlibat dalam skandal korupsi termasuk para pejabat tinggi negara, petinggi Golkar, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

BAB II
EKSEKUTIF VS KORUPSI

Dalam kampanye pemilihan Presiden pada tahun 2004 yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusung dan berjanji untuk memerangi korupsi sebagai tujuan utamanya. Jawaban untuk memerangi korupsi merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia minus koruptor. Hal inilah yang menarik pemilih untuk memilihnya dan berhasil mengalahkan Megawati.
Sebelumnya telah di bentuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memerangi korupsi sekaligus untuk menjawab tantangan ketidak berdayaan sistem peradilan pidana di Indonesia. KPK secara resmi dibentuk dengan adanya UU. Nomor 30 tahun 2002 dan setelah terpilihnya pimpinan dan Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 2003. Sebelum kita membahas peranan eksekutif dalam memerangi korupsi di Indonesia, kita akan bahas dulu kondisi pemerintahan di Indonesia
A. Pengertian Eksekutif
Di bawah doktrin pemisahan kekuasaan, eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, atau menjalankan hukum. Figur paling senior secara de facto dalam sebuah eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer. Jadi di Indonesia yang dimaksud dengan eksekutif yaitu pemerintah.
B. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.
Government dari bahasa Inggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang juga menjadi Penguasa.
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong)
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya.
Pemerintahan adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara

C. Peran eksekutif (pemerintah) Memerangi Korupsi
Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan keterbukaan untuk mencegah korupsi? Kehadiran keterbukaan itu tentunya tidak menghilangkan peran pemerintah, sebaliknya sangat membutuhkan peran pemerintah. peran pemerintah yang dibutuhkan adalah sebagai forum untuk menetapkan rule of the game atau aturan dan sebagai wasit yang menafsirkan dan menegakkan (enforce) dari rule of the game yang sudah ditetapkan. Sebab pilihan penerapan keterbukaan yang demikian itu hanya berfungsi, bila ada kerangka hukum yang mendasarinya.
Atas dasar ini, pemerintah membuat aturan keterbukaan untuk mencegah korupsi, sekaligus menjadi dukungan untuk memerangi korupsi sebagaimana tekad pemerintah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan harapan penerapan aturan keterbukaan itu dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi money politics, abuse of power, peluang melakukan markup anggaran. Sebab dengan
diterapkan aturan keterbukaan itu akan membuat jalannya kontrol publik yang kuat yang dapat berfungsi mencegah korupsi. Seiring dengan hal itu, sangat baik untuk dipahami ungkapan yang pernah diungkapkan Barry A.K. Rider “sun light is the best disinfectant and electric light the policeman.” Dengan perkataan lain, lebih lanjut Rider mengatakan bahwa “more disclosure will inevitably discourage wrong doing and abuse
Apabila dalam Corruption Index Perception 2007 yang dikeluarkan oleh Tranparency International, Indonesia berada dalam peringkat peringkat-peringkat paling bawah dari 146 di antara Negara terkorup di dunia, maka memasuki tahun 2008 kita harus mempunyai upaya yang kuat dan bermakna untuk menepis kekhawatiran tingkat korupsi di Indonesia. Tanpa
itu, persepsi negatif terhadap Indonesia dimata bangsanya sendiri dan luar negeri akan semakin bertambah, pada gilirannya korupsi sebagai hidden enemy akan tetap menjadi kenyataan pahit yang tidak dapat lagi dihindarkan. Akibatnya, negeri ini akan menjadi semakin terpuruk Mengapa ? Karena sebagaimana diamati Phylis Dinino dan Sahr Jon Kpundeh, korupsi dapat menimbulkan kerugian yang besar di berbagai sektor. Dalam bidang politik, korupsi mengikis demokrasi dan good governance dengan menghancurkan proses formal. korupsi dalam pemilihan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan representasi sebuah pembuatan kebijakan. korupsi di pengadilan menghambat kepastian hukum dan korupsi di dalam administrasi pemerintahan mengakibatkan timbulnya pelayanan yang berbeda dan cenderung tidak adil.
Secara umum korupsi mengikis kapasitas institusi pemerintahan karena prosedur tidak dipedulikan, sumber daya yang ada dimanipulasi, dan pejabat diangkat atau dipromosikan tidak berdasarkan kemampuannya. Sehingga korupsi mengikis legitimasi pemerintahan, menghambat pembangunan infrastruktur, menimbulkan tekanan keuangan pemerintah dan menghancurkan nilai-nilai demokratis kepercayaan dan toleransi.
Oleh karena itu, disamping memperkuat penegakan hukum pemberantasan korupsi, perlu pula menerapkan upaya preventif dalam pemberantasan korupsi itu. Pendekatan alternatif yang ditawarkan adalah menerapkan aturan keterbukaan (sunshine regulation). Di sini keterbukaan menjadi langkah preventif untuk mencegah korupsi. Upaya yang perlu dibangun dalam penerapan keterbukaan itu adalah membuat system berkenaan dengan birokrasi atau politik dan pasar uang lehih transparan dan akuntabel. Dengan ini tentunya harus dibuat aturan keterbukaan dalam sistem anggaran, perizinan, dan kepegawaian yang ada dalam birokrasi.
Sedangkan dalam perbankan misalnya, perlu membuat pengaturan keterbukaan bank sebagai langkah preventif pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan pengamatan Robin Hoddes, korupsi tidaklah selalu dalam bentuk uang tunai melainkan lebih banyak menggunakan transfer uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Dengan pendekatan keterbukaan bank itu dapat lebih jauh efektif mengingat alur peredaran uang lebih mudah dideteksi.
Tidak kalah pula pentingnya penerapan keterbukaan untuk memberantas korupsi di bidang politik. Karena koprupsi di bidang politik tidak hanya mengancam dan menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghancurkan moral para pembuat kebijakan dan mengikis nilai-nilai demokrasi yang sedang kita bangun. Dengan menerapkan keterbukaan itu akan memberikan dua fungsi utama yang sangat penting yaitu akuntansi dan akuntabilitas yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan dan alat monitoring dalam memerangi korupsi. Fungsi akuntansi dapat memberikan laporan tentang uang yang masuk dan yang dikeluarkan oleh sebuah partai politik atau seorang pejabat publik. Sedangkan fungsi akuntabilitas adalah pemaparan laporan tadi kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapat informasi yang cukup dalam memilih partai politik atau seorang yang akan menempati sebuah jabatan publik. Secara umum ada empat fungsi dari keterbukaan dalam politik tersebut.
Pertama, kemampuan untuk dapat mendeteksi jalur uang. Keterbukaan adalah basis dari semua peraturan tentang kampanye dan partai politik. Tanpa prinsip keterbukaan maka akan sulit untuk menentukan ketentuan mengenai batasan dan larangan. Kemampuan untuk mendeteksi jalur uang atau membangun suatu jejak audit (audit trail) adalah pertahanan pertama dalam melawan terhadap ketidakteraturan sistem dan dapat mempunyai suatu dampak pada demokrasi dan pemerintahan.
Kedua, keterbukaan sebagai tindakan pencegahan. Keterbukaan dapat berfungsi untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya keterbukaan maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas dan media yang memberikan analisa tentang keuangan politis dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dengan pengungkapan “nama dan perilaku buruk” dari para calon pejabat publik maupun yang sudah terpilih serta para partai politik. Keterbukaan juga menjadi tanda peringatan bagi para pejabat publik dan partai politik agar bertindak untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.
Ketiga, keterbukaan merupakan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan polemik. Adanya prinsip Keterbukaan bukanlah serta merta menjadikannya efektif sebagai mekanisme control untuk batasan atau larangan money politics, tetapi hal ini merupakan suatu perubahan yang relatif lebih mudah diterima dan didukung oleh para pejabat publik dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman di beberapa negara yang telah meloloskan hukum mengenai keterbukaan aset sebagai suatu metoda tidak langsung untuk memerangi penyalahgunaan uang dalam politik. Keterbukaan Asset dimulai dari tataran etika dan individual ( yaitu mengungkapkan tentang apa yang dimiliki dan hutang dari para pejabat publik), yang kemudian dapat diperluas ke tingkat lembaga. Hukum mengenai keterbukaan asset menyediakan suatu indikasi yang bermanfaat untuk kesiapan suatu negara untuk membuat format lain mengenai penyingkapan keuangan dalam politik.
Keempat, keterbukaan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan publik dan politik dalam suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan semakin percaya pada pemerintah. Metoda pembiayaan proses pemilihan yang dirahasiakan atau disembunyikan akan menimbulkan sikap skeptis dan sifat sinis dari masyarakat terhadap politik demokratis.
D. Desentralisasi dan korupsi di Indonesia
Sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagai wilayah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Belakangan kecenderungan korupsi oleh pihak eksekutif di daerah semakin meningkat dengan tajam.
Fenomena pengungkapan dugaan korupsi dalam jumlah dan cakupan wilayah sebesar ini belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Adalah penting bagi Indonesia untuk mengambil kesempatan guna mendapatkan beberapa pembelajaran dari fakta maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi di tingkat lokal: faktor apa yang mendorong pengungkapan korupsi di tingkat lokal? Siapa yang berperan penting dalam melakukan pengungkapan korupsi dan apa saja upaya yang sudah mereka lakukan? Faktor apa yang mendukung aktor tersebut dalam mendorong upaya penyelesaian kasus korupsi? Berbagai pertanyaan tersebut dirumuskan dalam 3 tujuan penelitian yaitu: i) untuk mendokumentasikan dinamika para pelaku di tingkat lokal dalam mendorong penyelesaian kasus dugaan korupsi; ii) untuk mengidentifikasi modus operandi korupsi serta aksi dan strategi aktor pendorong penyelesaian kasus korupsi dan, iii) untuk mengidentifikasi peluang keberhasilan dan kegagalan penanganan kasus korupsi di tingkat lokal.
Peluang dan modus operandi korupsi pemerintahan di tingkat lokal. Desentralisasi membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat – daerah dan antar lembaga di daerah. Berbagai perubahan membuka peluang maraknya ‘money politics’ oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif, pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta – yang paling umum, adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan/inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, ‘kerjasama’ antara legislatif dan eksekutif serta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik. Sebenarnya, tidak ada yang terlalu baru dalam modus operandi korupsi pemerintahan daerah.

BAB III
KESIMPULAN

1. Di Indonesia Korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan fasiltas publik untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hokum
2. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru dan menjadi endemik yang sangat lama semenjak pemerintahan Suharto dari tahun 1965 hingga tahun 1997. Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah.
3. Reformasi nasional tahun 1998 yang berhasil menjatuhkan pemerintahan Suharto pada bulan Mei 1998 tidak serta merta mengeliminasi korupsi. Walaupun Presiden berikutnya setelah era Suharto berjanji untuk memerangi korupsi tetapi hanya sedikit sekali kemajuan yang dicapai untuk memerangi korupsi.
4. KPK secara resmi dibentuk dengan adanya UU. Nomor 30 tahun 2002 dan setelah terpilihnya pimpinan dan Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 2003.
5. Eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, atau menjalankan hukum. Figur paling senior secara de facto dalam sebuah eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presidensiil, atau sebagai pemerintah.
6. Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.
7. Pemerintah membuat aturan keterbukaan untuk mencegah korupsi, sekaligus menjadi dukungan untuk memerangi korupsi sebagaimana tekad pemerintah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan harapan penerapan aturan keterbukaan itu dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi money politics, abuse of power, dan peluang melakukan markup anggaran.
8. Menurut Bank Dunia bahwa korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi.
9. Keterbukaan adalah basis dari semua peraturan tentang kampanye dan partai politik. Tanpa prinsip keterbukaan maka akan sulit untuk menentukan ketentuan mengenai batasan dan larangan.
10. Sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagai wilayah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Belakangan kecenderungan korupsi oleh pihak eksekutif di daerah semakin meningkat dengan tajam.

DAFTAR PUSTAKA

http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/mencegah-korupsi-dengan-keterbukaan.pdf
http://io.ppi-jepang.org/article.php?edition=7
http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatkolom&id=67
Koran online :
Antara, Desember 2005, http://www.antara.co.id/
Camdessus, Michel. 1999. Good Governance: The IMF’s Role. http://www.imf.org/
Jawa Pos, 12 Februari 2006, http://www.jawapos.com/
Kompas, 18 Januari 2006, http://www.kompas.com/
Media Indonesia, 10 Januari 2006, http://www.mediaindo.co.id
Republika, 9 Desember 2005 http://www.republika.co.id
Sriwijaya Post, 3 Januari 2005, http://www.indomedia.com
StraitTimes, 26 Agustus 2000, http://www.straitstime.asial.com.sg/


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.